Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Nia Purnakania, SH., M.Kn., menegaskan pentingnya optimalisasi potensi produk lokal sebagai strategi penguatan ekonomi daerah.
Hal ini disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jawa Barat ke Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) BMC milik PT. Agronesia.
“Produk lokal seperti BMC ini harus kita dorong pengembangannya agar mampu bersaing, tidak hanya di pasar regional, tapi juga nasional. Ini bisa menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mendorong kemandirian ekonomi,” kata Nia, dikutip pada Rabu (18/6/2025).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai PT. Agronesia sebagai BUMD memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh. Tidak hanya dari sisi produksi dan distribusi, namun juga dalam penetrasi pasar secara luas.
“PT. Agronesia ini sudah memiliki fasilitas produksi yang sangat layak. Sekarang tantangannya adalah bagaimana membangun koneksi pasar, meningkatkan distribusi, dan menciptakan strategi pemasaran yang tepat sasaran agar masyarakat lebih mengenal dan memilih produk lokal ini,” tegasnya.
Menurut Nia, keberadaan BMC sebagai merek lokal milik BUMD harus mendapat perhatian khusus, terutama dalam aspek pemasaran dan strategi branding. Dengan dukungan teknologi yang memadai dan manajemen profesional, BMC dinilai mampu menjadi produk unggulan Jawa Barat.
Lebih lanjut, ia menyoroti dampak positif dari penguatan BUMD seperti PT. Agronesia terhadap perekonomian lokal, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perluasan kesempatan kerja.
“Kalau PT. Agronesia berkembang, otomatis serapan tenaga kerja lokal akan meningkat. Belum lagi multiplier effect terhadap sektor lain seperti transportasi, pengemasan, dan UMKM mitra distribusi,” jelasnya.
Nia juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara BUMD dan pelaku UMKM, termasuk dalam memperluas distribusi ke institusi pemerintah, sekolah, dan komunitas masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap produk lokal harus dimulai dari pemerintah sendiri.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menjadi pengguna utama produk BUMD. Ini bagian dari keberpihakan terhadap produk lokal, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya.
