Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Nia Purnakania, SH., M.Kn, menegaskan pentingnya optimalisasi potensi masyarakat lokal sebagai jalan menuju kemandirian dan kesejahteraan.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah, yang berlangsung di Kampung Sukasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, baru-baru ini.
“Melalui Perda ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendorong pengembangan kewirausahaan, termasuk memberikan pendampingan, pelatihan, serta akses permodalan bagi pelaku usaha,” kata Nia, dikutip pada Minggu (22/6/2025).
Kegiatan sosialisasi ini dirangkaikan dengan praktek pelatihan tata boga yang melibatkan para pelaku usaha kuliner dan masyarakat setempat. Menurut Nia, pelatihan semacam ini tidak hanya menjadi sarana alih keterampilan, melainkan juga bentuk konkret pemberdayaan masyarakat.
“Jawa Barat memiliki keanekaragaman budaya dan sumber daya alam hayati yang luar biasa. Ini adalah modal besar bagi masyarakat untuk mengembangkan produk kuliner khas daerah yang tidak hanya bernilai ekonomi, tapi juga bernilai budaya,” ujarnya.
Lebih jauh, Nia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang sehat dan berkelanjutan.
“Kita ingin UMKM di Jawa Barat bisa naik kelas, bisa bersaing secara regional maupun nasional. Lewat Perda ini, kita harapkan ada kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, termasuk penyediaan fasilitas, pelatihan berkelanjutan, hingga kemudahan regulasi,” tuturnya.
Ia juga mendorong masyarakat agar berani menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, khususnya di sektor usaha rumahan berbasis potensi lokal.
“Jangan ragu untuk memulai usaha dari rumah. Mulai dari skala kecil, yang penting konsisten dan terus belajar,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Nia berharap dapat lahir lebih banyak wirausahawan baru yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja. Ia juga menegaskan bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi permodalan.
“Pemberdayaan bukan hanya soal bantuan modal, tapi juga soal pengetahuan dan pendampingan yang berkelanjutan. Kita ingin masyarakat tidak hanya bertahan, tapi berkembang,” pungkasnya.
