Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi l DPR RI sekaligus selebritas Junico Siahaan atau Nico Siahaan mengungkapkan dirinya pernah menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli melalui media sosial.
Hal ini ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran Komisi I DPR RI bersama perwakilan platform digital seperti Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
"Saya ini salah satu korban iklan Instagram. Saya bicara apa adanya karena saya ditipu, makanya saya mau bertanya di sini," kata Nico Siahaan, dikutip pada Jumat (18/7/2025).
Dengan nada emosional, Nico menyoroti lemahnya sistem penyaringan iklan di platform media sosial, yang menurutnya memungkinkan penipu memasang iklan tanpa verifikasi yang memadai.
"Karena pemasangan iklan itu enggak ada skriningnya, yang tukang tipu juga boleh iklan. Jadi, mana tanggung jawabnya?” tegasnya.
Nico menilai, jika platform digital menolak tunduk pada regulasi penyiaran yang berlaku untuk media konvensional, maka mereka harus bertanggung jawab dengan memperbaiki sistem pengawasan mereka sendiri.
“Saya beli suatu barang, ternyata bukan penjual asli. Jadi, kami pribadi harus melakukan seleksi. Kalau teman-teman mengatakan kami jangan diatur sama," ungkapnya.
"Buktinya, tidak mau diatur sama tetapi teman-teman tidak melakukan PR-nya sendiri. Sehingga hal tersebut tidak fair jika dibandingkan dengan aturan penyiaran yang lain,” sambungnya.
Ia berharap platform-platform besar seperti Instagram, Facebook, dan lainnya bisa melakukan kurasi iklan secara ketat demi melindungi konsumen dari penipuan online.
"Ayo lebih ketat lagi pengaturannya, jangan sampai ada orang tertipu. Iklannya sah loh. Ada tanda ‘ads’, ya saya percaya dong. Saya beli ternyata penipu," tuturnya.
Sebagai perbandingan, Nico menyebut pengalaman berbelanja di marketplace cenderung lebih aman karena adanya sistem pengawasan dan kurasi.
"Kalau di marketplace enggak pernah ada, paling salah barang. Karena, marketplace melakukan pengawasan terhadap itu dan melakukan kurasi makanya kami belanja," jelasnya.
Menurutnya, perlu ada penguatan pengawasan terhadap iklan jual beli di media sosial, termasuk kemungkinan pelarangan iklan jika tidak ada mekanisme kontrol yang memadai.
"Kalau memang enggak bisa dikurasi jangan diperbolehkan. Kalau enggak mau tanggung jawab, jangan ada iklan jual beli di platform," ungkapnya.
"Ini bagian dari pengawasan kami, supaya menjadi bagian dari perlindungan konsumen juga," pungkasnya.
