Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat bencana banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, serta memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Selain evakuasi, Puan menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemulihan rumah warga terdampak, hingga penguatan mitigasi bencana untuk mencegah kejadian serupa terulang.
"Tentunya bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama," kata Puan, Senin (12/10/2026).
Banjir bandang melanda Kota Padang pada Sabtu (10/10/2026) akibat hujan deras, terutama di Kecamatan Kuranji dan Nanggalo. Bencana tersebut menyebabkan sejumlah warga terjebak dalam arus banjir.
Proses penyelamatan berlangsung dramatis akibat derasnya arus. Tim SAR gabungan diketahui mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak banjir di kawasan Koto Tangah akibat meluapnya sungai. Evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau warga di tengah derasnya arus banjir.
Menurut Puan, kondisi tersebut menunjukkan mendesaknya pertolongan bagi warga yang terjebak serta pentingnya dukungan yang dapat memberikan kepastian kepada keluarga agar segera menuju tempat aman.
"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir," tutur Puan.
"Bagi keluarga yang menghadapi bahaya, pertolongan tepat waktu dan kepastian tempat berlindung sangat berarti untuk menjaga keselamatan orang-orang yang mereka cintai," tambah Puan.
Selain evakuasi, Puan menekankan pentingnya peran Pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi. Pemerintah juga perlu memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat yang terpaksa meninggalkan rumah akibat bencana.
"Selain evakuasi, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah," ujarnya.
Berdasarkan data sementara, banjir bandang menyebabkan tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang terdampak. Lebih dari 600 jiwa mengungsi di sejumlah lokasi. Data warga terdampak dan pengungsi tersebut masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran.
Puan meminta Pemerintah menyiapkan tempat pengungsian yang aman dan nyaman, dilengkapi fasilitas kesehatan serta kebutuhan dasar bagi warga yang kehilangan akses terhadap tempat tinggalnya.
"Pastikan fasilitas kesehatan juga tersedia di tempat pengungsian. Termasuk bantuan selimut dan pakaian mengingat warga mengungsi tanpa persiapan," jelas Puan.
"Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan," sambungnya.
Puan menilai keputusan untuk mengungsi harus disertai jaminan bahwa warga terdampak memperoleh tempat berlindung yang layak dan dukungan selama kondisi belum memungkinkan mereka kembali ke rumah masing-masing.
Menurutnya, kepastian tersebut penting karena warga menghadapi berbagai kekhawatiran sekaligus, mulai dari keselamatan anggota keluarga, kondisi rumah yang ditinggalkan, pekerjaan yang terganggu, hingga pemenuhan kebutuhan hidup selama berada di pengungsian.
"Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi. Dukungan Pemerintah harus membantu mereka mengutamakan keselamatan dan memberi waktu untuk menunggu sampai keadaan benar-benar aman," ungkap Puan.
Dari sisi kerusakan, pendataan sementara mencatat satu unit rumah rusak berat dan empat unit rumah rusak sedang. Selain itu, sekitar 120 unit rumah dilaporkan terdampak banjir. Bencana tersebut juga menyebabkan akses jalan di wilayah Kuranji terputus sehingga menghambat perjalanan menuju kawasan terdampak.
Puan mendorong Pemerintah memastikan adanya jaminan perbaikan terhadap rumah warga yang rusak akibat banjir bandang. Ia menegaskan, peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan harus disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi masyarakat.
"Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan," lanjutnya.
Puan juga menyoroti dampak banjir terhadap penghidupan masyarakat, terutama keluarga yang kehilangan penghasilan akibat aktivitas ekonomi terhenti. Menurutnya, Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pemulihan penghidupan agar warga memiliki kesempatan kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga.
"Dukungan yang berkesinambungan akan membantu mencegah keluarga kembali terlalu cepat ke kawasan berisiko karena tekanan ekonomi," terang Puan.
Ia menambahkan, Pemerintah perlu mendengarkan pengalaman masyarakat dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Informasi mengenai kondisi wilayah, kelanjutan perlindungan, dan rencana pemulihan harus disampaikan secara jelas agar warga dapat mengambil keputusan dan menata kembali kehidupan mereka.
"Keselamatan akan lebih terjaga ketika keluarga memiliki kepastian untuk menjalani masa pemulihan. Setelah keadaan membaik, mereka juga membutuhkan dukungan untuk kembali membangun kehidupan dengan pijakan yang lebih kuat," kata Puan.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya mitigasi bencana sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko kejadian serupa. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur pengendali banjir yang rusak di sekitar wilayah terdampak.
"Termasuk perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai yang berada di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi atas risiko terulangnya banjir di wilayah ini," tambahnya.
Puan menyatakan DPR melalui komisi terkait akan mengawal pelaksanaan penanganan darurat hingga program penanggulangan pascabencana banjir di Padang. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan penanganan dan pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
"Kami berharap kerja bersama Pemerintah, DPR, petugas, relawan, dan masyarakat dapat membantu Padang melewati keadaan ini dengan lebih aman," ucap Puan.
Puan juga menekankan perlunya dukungan bagi tim SAR dan relawan, khususnya dalam penyediaan peralatan yang memadai untuk memastikan proses penyelamatan berlangsung maksimal sekaligus menjaga keselamatan petugas dan warga.
"Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari Negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat," pungkasnya.
