Sungailiat, Gesuri.id - Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mulkan mengharapkan ke pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang mencapai 100 persen karena dikhawatirkan akan membebani masyarakat.
Di Sungailiat, Kamis, Bupati mengatakan, meskipun pemerintah pusat mempunyai kewenangan menaikkan iuran BPJS kesehatan mencapai 100, tetapi lebih baik dilakukan evaluasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Baca: Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kelas 3 Untuk Lindungi Rakyat
"Dikhawatirkan jika dinaikkan mencapai sebesar itu akan menjadi beban bagi masyarakat mengingat dengan nilai iuran yang sekarang saja banyak terjadi penunggakan," jelasnya.
Ia mengatakan, hal penting dalam persoalan ini hendaknya perlu dilakukan pembenahan di manajemen birokrasi di lembaga BPJS tersebut, dan usulan evaluasi itu akan disampaikannya dalam rapat koordinasi.
"Saya berkeyakinan dengan kondisi perekonomian masyarakat seperti sekarang yang cenderung melemah, justru kebijakan menaikan iuran BPJS kesehatan tidak akan disetujui masyarakat dan akan menjadi persoalan baru bagi masyarakat," katanya.
Bupati mengatakan, guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah akan mendukung penuh semua program pembangunan yang direncanakan pemerintah pusat.
Baca: Hendrawan Beberkan Permasalahan di BPJS Kesehatan
Menurutnya, pihaknya merencanakan akan melakukan kunjungan ke BPJS setempat untuk mengetahui lebih jelas pelayanan sesuai dengan peruntukannya.
"Kami semua berharap pelayanan BPJS sesuai yang diinginkan masyarakat sehingga benar-benar dianggap membantu menyelesaikan persoalan kesehatan," kata Bendahara DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung.
