Gus Nabil Desak Bebaskan Iuran BPJS Bagi Rakyat Miskin
Pemerintah seharusnya membebaskan iuran BPJS kepada warga miskin karena sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 405,1 triliun.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 06 April 2020 11:08 WIB
Ikuti Kami
Pemerintah seharusnya membebaskan iuran BPJS kepada warga miskin karena sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 405,1 triliun.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 06 April 2020 11:08 WIB
Komisi IX dalam beberapa rapat terakhir sudah memperingatkan agar BPJS segera menindaklanjuti keputusan MA soal iuran BPJS.
Oleh : Hiski Darmayana, Sabtu, 04 April 2020 17:44 WIB
Klaim layanan RS tercatat menurut BPKP ada di 94 RS yang tersebar lebih dari 14 provinsi.
Oleh : Hiski Darmayana, Jum'at, 13 Maret 2020 23:55 WIB
Subsidi silang itu bisa diambil dari sektor energi maupun infrastruktur.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 13 Maret 2020 12:30 WIB
Negara harus mengambil-alih tanggungjawab jika BPJS Kesehatan tidak mampu.
Oleh : Hiski Darmayana, Jum'at, 13 Maret 2020 11:36 WIB
MA membatalkan kenaikan iuran BPJS sejak terhitung 1 Januari 2020.
Oleh : Hiski Darmayana, Rabu, 11 Maret 2020 13:48 WIB
MA mengabulkan permohonan judicial review terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Oleh : Hiski Darmayana, Rabu, 11 Maret 2020 10:00 WIB
Rahmad menilai pembatalan ini merupakan aspirasi masyarakat Indonesia yang selama ini diperjuangkan para wakil rakyat diparlemen.
Oleh : Elva Nurrul Prastiwi, Rabu, 11 Maret 2020 09:00 WIB
Masyarakatnya seperti terisolir dari berbagai program pemerintah, terutama program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan.
Oleh : Heru Guntoro, Minggu, 01 Maret 2020 20:59 WIB
Pemerintah agar melakukan "cleansing" (pembersihan) data peserta BPJS Kesehatan sebelum menaikkan iurannya.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 19 Februari 2020 15:00 WIB
Puan menyinggung mengenai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait adanya 27,4 juta peserta BPJS Kesehatan bermasalah.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 19 Februari 2020 14:00 WIB
Penelantaran pasien yang akhirnya berujung kematian ini sangat memprihatinkan.
Oleh : Elva Nurrul Prastiwi, Rabu, 12 Februari 2020 19:17 WIB
Percepatan pengalihan tersebut ke depannya dinilai bakal memperkuat BPJS Ketenagakerjaan baik dari sisi aset maupun sumber daya lainnya.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 27 Januari 2020 15:30 WIB
Hal ini sebagai upaya mempercepat pelayanan kepada pasien.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 22 Januari 2020 08:00 WIB
Ribka menekankan semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 21 Januari 2020 18:30 WIB
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang dirancang untuk defisit, tidak seperti asuransi yang memperoleh keuntungan.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 21 Januari 2020 08:30 WIB
Soal BPJS kelas III ini adalah keberpihakan negara, dimana negara akan berpihak.
Oleh : Hiski Darmayana, Senin, 20 Januari 2020 20:37 WIB
Menteri harus menyampaikan persoalan BPJS ini kepada Presiden.
Oleh : Hiski Darmayana, Senin, 20 Januari 2020 19:34 WIB
Imam merujuk pada keputusan pemerintah yang tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III.
Oleh : Hiski Darmayana, Senin, 20 Januari 2020 19:19 WIB
Hal ini bersamaan dengan peningkatan iuran BPJS Kesehatan.
Oleh : Heru Guntoro, Sabtu, 18 Januari 2020 15:23 WIB
/rendering in 0.0813 [103]
