Jakarta, Gesuri.id - DPP PDI Perjuangan menyatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, PDI Perjuangan mengingatkan seluruh partai politik yang masih bergabung di Kabinet Indonesia Maju harus menjunjung tinggi etika pemerintahan.
Baca: Sekjen Hasto Tanggapi Maraknya Kemunculan Relawan Capres
“Reshuffle, kan, kewenangan dari Presiden Jokowi, tetapi kita bisa melihat persoalan etika pemerintahan tadi,” jelas Hasto menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara pembukaan turnamen bulu tangkis persahabatan antar 15 organisasi pemuda dan mahasiswa di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10).
Hasto lalu menjawab tudingan Waketum NasDem Ahmad Ali bahwa PDI Perjuangan menginginkan partai yang dipimpin Surya Paloh itu keluar dari kabinet.
Hasto menyampaikan seluruh parpol dalam kabinet harus satu napas dalam menjalankan arahan Presiden Jokowi.
“Mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting, menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi, lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah,” jelas dia.
Hasto menilai hal itu sudah menyentuh aspek etika dalam penyelenggaran pemerintahan negara.
Baca: PDI Perjuangan Bakal Klarifikasi Kader Bermanuver Capres
“Karena sudah mengumumkan suatu capres yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesis dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, sehingga ini yang menimbulkan persoalan etika di dalam pemerintahan negara,” kata dia.
Doktor Ilmu Pertahanan itu menyampaikan Presiden Jokowi berada dalam posisi yang berbahaya apabila ada pihak-pihak dalam rapat-rapat kabinet terbatas. Di dalam rapat itu, tentu dibahas hal-hal yang sifatnya rahasia.
“Ini yang terus kami kritisi meskipun dalam demokrasi dibuka ruang untuk mengkritik tetapi terkait dengan strategi pemerintahan ini, kan, diperlukan jajaran suatu kabinet yang solid, yang terlepas dari berbagai tarik menarik kepentingan pilpres, yang orientasinya hanya tunggal, yaitu membawa keberhasilan bagi Kabinet Indonesia Maju untuk rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk partai. Karena menteri yang sudah bergabung dengan presiden ini sepenuhnya menjadi pembantu presiden,” jelas Hasto.
