Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyoroti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai belum menempatkan kesejahteraan nelayan sebagai prioritas dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026.
“Kami cukup terkejut karena dalam indikator kinerja utama KKP tidak ada yang menyinggung soal pendapatan atau kesejahteraan nelayan. Padahal itu hal yang paling krusial. Presiden Prabowo juga berkali-kali menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan nelayan, sehingga seharusnya hal ini wajib tercantum dalam IKU KKP,” kata Rokhmin, dikutip pada Rabu (17/9/2025).
Selain menyoroti IKU, Rokhmin juga mengkritisi indikator produksi non-ikan yang hanya mencantumkan garam.
Menurutnya, KKP perlu memberi perhatian serius pada potensi industri bioteknologi kelautan, mulai dari produk pangan fungsional hingga kolagen dari sisik ikan.
“Potensi marine biotechnology industry itu empat kali lipat lebih besar daripada industri teknologi informasi. Seharusnya KKP bisa menjadi game changer dengan menjadikan bioteknologi kelautan sebagai sektor unggulan Indonesia ke depan,” jelasnya.
Rokhmin juga mengingatkan KKP untuk segera menangani isu serius terkait temuan udang mengandung cesium radioaktif dari PT BMS yang berdampak pada penurunan produksi tambak udang di Indonesia hingga 50 persen.
Ia meminta KKP bersama kementerian terkait memberi klarifikasi internasional agar tidak mengganggu ekspor.
“Ini sangat krusial, sebab 40 persen nilai ekspor perikanan Indonesia berasal dari udang, dan 85 persennya merupakan udang budidaya. Jika isu ini tidak segera ditangani, bisa berdampak pada runtuhnya komoditas primadona perikanan nasional sekaligus mengancam jutaan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia pun mengusulkan agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan panitia kerja (panja) khusus untuk membahas persoalan udang.
Menurutnya, komoditas tersebut sejak era Presiden Soeharto telah menjadi andalan ekspor dan hingga kini tetap berstatus sebagai primadona perikanan Indonesia.
