Jakarta, Gesuri.id - "Di Dalat, ketika aku menatap mata perwira-perwira tertinggi tentara Jepang pada tanggal 11 Agustus itu, aku tidak lagi melihat kebangkitalan atau kesombongan imperialis. Wajah-wajah mereka lesu, letih, dan terpukul. Di balik janji-janji manis mereka tentang kemerdekaan, aku membaca kenyataan yang tak terelakkan: Dai Nippon telah kalah. Pada saat itulah keyakinanku kian membatu bahwa sejarah telah mengetuk pintu kita. Kemerdekaan Indonesia tidak lagi digantungkan pada kemauan Tokyo atau janji seorang marsekal, melainkan harus kita rebut dan tancapkan sendiri di atas tanah air kita."
— Bung Karno, dalam otobiografinya yang dicatat oleh Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.
Bung Karno menggambarkan atmosfer batin dan pengamatan tajamnya pada tanggal 11 Agustus 1945 tersebut dengan sangat mendalam.
Memang, pada 11 Agustus 1945 menjadi momentum vital ketika Bung Karno secara langsung merasakan dan menyaksikan tanda-tanda keruntuhan Kekaisaran Jepang di markas besar mereka di Dalat, Vietnam.
Pada hari itu, Bung Karno bersama Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat mengadakan serangkaian pembicaraan intensif dengan Marsekal Hisaichi Terauchi.
Berbeda dengan hari sebelumnya yang bernuansa penyambutan formal, pada 11 Agustus suasana di Dalat terasa sangat mencekam dan penuh kepastian implisit bahwa perang telah usai bagi Jepang.
Bung Karno, dengan kejelian politiknya, mengamati gerak-gerik para jenderal Jepang yang tidak lagi memancarkan keangkuhan militer seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan raut kelelahan dan keputusasaan atas kekalahan yang tak terhindarkan dari Sekutu.
Penjabaran mendalam dari pemikiran Bung Karno pada 11 Agustus 1945 ini memperlihatkan betapa matangnya kalkulasi politik sang Proklamator. Kutipan tersebut menegaskan bahwa Bung Karno tidak pernah secara naif menelan bulat-bulat janji manis Jepang.
Kehadirannya di Dalat pada hari itu dimanfaatkan sebagai sarana observasi intelijen politik. Saat melihat sendiri runtuhnya moral tempur perwira Jepang, Bung Karno menyadari bahwa legitimasi kekuasaan Jepang di Asia Tenggara telah berakhir secara mutlak.
Pengamatan pada 11 Agustus ini menjadi titik balik psikologis bagi Bung Karno untuk berpindah dari pola perjuangan diplomasi prosedural menuju langkah-langkah penentuan nasib sendiri secara independen.
Pada pertemuan 11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengatakan jika Pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan untuk memberi kemerdekaan pada seluruh daerah di Hindia Belanda. Namun, wilayah tersebut tidak termasuk Malaya serta bekas jajahan Inggris di Kalimantan.
Dilansir dari situs Universitas Negeri Yogyakarta, pada pertemuan tersebut pula, Jenderal Terauchi mengatakan jika awalnya kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada 24 Agustus 1945. Namun, ternyata pemberian kemerdekaan ini dipercepat setelah peristiwa penjatuhan bom di Hiroshima dan Nagasaki.
Peristiwa tanggal 11 Agustus 1945 memang memiliki arti penting dalam menetapkan batas wilayah Republik Indonesia.
Pada pertemuan hari itu, Bung Karno berhasil mendesak dan memastikan komitmen dari pihak Jepang bahwa kemerdekaan yang akan dibentuk mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke.
Hal ini sangat krusial karena sebelumnya terdapat perdebatan internal di antara tokoh nasionalis mengenai cakupan wilayah Indonesia merdeka. Kepiawaian diplomasi Bung Karno pada 11 Agustus memastikan tidak adanya pemecahan wilayah atau penganeksasian daerah oleh kekuatan asing pasca-kekalahan Jepang.
Cakupan Wilayah Indonesia Merdeka
Pada awal kemerdekaan tahun 1945, cakupan wilayah Republik Indonesia secara administratif dibagi menjadi 8 provinsi yang mencakup sebagian besar bekas jajahan Hindia Belanda.
Pembagian ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945.
Sidang PPKI menetapkan delapan wilayah administratif utama untuk dipimpin oleh seorang gubernur:
Sumatera: Dipimpin oleh Gubernur Teuku Mohammad Hasan, meliputi seluruh Pulau Sumatera.
Jawa Barat: Dipimpin oleh Gubernur Sutardjo Kartohadikusumo, meliputi wilayah barat Pulau Jawa termasuk Banten dan Jakarta.
Jawa Tengah: Dipimpin oleh Gubernur R. Panji Suroso, kemudian bertambah luas setelah Yogyakarta bergabung.
Jawa Timur: Dipimpin oleh Gubernur R. Suryo, meliputi wilayah timur Pulau Jawa dan Madura.
Sunda Kecil: Dipimpin oleh Gubernur I Gusti Ketut Pudja, mencakup Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.
Borneo (Kalimantan): Dipimpin oleh Gubernur Pangeran Mohammad Noor, meliputi seluruh Pulau Kalimantan.
Sulawesi: Dipimpin oleh Gubernur Sam Ratulangi, meliputi seluruh Pulau Sulawesi dan sekitarnya.
Maluku: Dipimpin oleh Gubernur J. Latuharhary, mencakup wilayah Maluku dan Irian.
Penentuan batas teritorial awal merdeka juga merujuk pada sidang BPUPKI sebelumnya, dimana sebagian besar tokoh sepakat wilayahnya meliputi bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda.
Namun terdapat pandangan luas dari tokoh seperti Soekarno dan Mohammad Yamin yang juga memasukkan Malaya, Borneo Utara, hingga Papua berdasarkan sejarah nusantara masa lalu.
Selain membahas perihal kemerdekaan, ada beberapa hasil lainnya dari pertemuan antara Ir. Soekarno dengan Jenderal Terauchi:
Pembentukan PPKI sebagai BPUPK. Setelah menyelesaikan tugasnya, yakni menetapkan dasar negara dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tentunya tugas PPKI lebih tertuju atau berfokus pada persiapan kemerdekaan Indonesia.
Pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Jenderal Terauchi mengatakan jika Indonesia akan diberikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945, tetapi dipercepat setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu.
Wilayah kemerdekaan Indonesia Jepang akan memberi kemerdekaan pada seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Namun, tidak termasuk Malaya serta bekas jajahan Inggris di Kalimantan.
Pemberian kemerdekaan dilakukan secara berangsur-angsur Jepang memberikan kemerdekaan berangsur-angsur, dimulai dari Pulau Jawa dan disusul pulau-pulau lainnya. Pemberian kemerdekaan ini akan dilakukan secara langsung setelah semua persiapan selesai.
Setelah pertemuan antara Jenderal Terauchi dengan Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan Radjiman Wediodiningrat selesai dilakukan, pada 14 Agustus 1945, ketiga tokoh ini kembali ke tanah air dari Dalat, Vietnam.
(Berbagai sumber)
