Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk kebakaran hebat di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Puan menegaskan penanganan harus dipercepat agar kebakaran tidak mengancam keselamatan masyarakat.
"Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan," kata Puan, dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).
Menurut Puan, meluasnya kebakaran hutan merupakan kondisi serius yang membutuhkan konsentrasi penuh pemerintah, terutama dalam pengendalian api, perlindungan ekosistem, dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan laporan yang diterimanya, luas kebakaran di kawasan Bromo mencapai sekitar 520 hektare dan seluruh akses wisata telah ditutup.
Karhutla di kawasan Bromo dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lalu dan terus meluas. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kemudian menutup total akses masuk wisata dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.
Selama sepekan, kebakaran di kawasan Bromo telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga Senin (10/8/2026), api masih berkobar cukup hebat dan membakar sejumlah vegetasi kering. Medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman.
Terkait kondisi tersebut, Puan meminta pemerintah memastikan operasi pemadaman karhutla di kawasan Bromo berada dalam satu komando yang kuat dengan dukungan personel dan peralatan yang memadai.
"Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain," tutur Puan.
"Prioritas saat ini harus jelas padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya," lanjut Puan.
Puan juga mengingatkan agar pemerintah memastikan pemadaman dari darat maupun udara diarahkan berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta area yang memiliki nilai ekologis tinggi.
"Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Selain pemadaman, Puan meminta pemerintah memiliki peta yang jelas mengenai tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang memiliki risiko erosi dan degradasi lanjutan.
Menurutnya, pemulihan kawasan Bromo tidak boleh hanya dimaknai sebagai penanaman kembali pohon atau vegetasi.
"Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan," ujar Puan.
Puan juga menyoroti dampak ekonomi dari penutupan total kawasan Bromo. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, penutupan kawasan berpotensi memengaruhi pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata.
"Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga," terang Puan.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu segera melakukan asesmen dampak ekonomi akibat penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal.
"Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan," sebutnya.
"Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini," imbuh Puan.
Dalam jangka panjang, Puan meminta pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai momentum untuk membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional.
"Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat," urainya.
Pemetaan tersebut, lanjut Puan, harus mencakup tingkat tapak, sumber air pemadaman yang tersedia sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, hingga protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi terpaksa ditutup.
"Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali," tukas Puan.
"Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaan bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi," tambahnya.
*Karhutla Palangka Raya*
Selain Bromo, Puan meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap taman nasional maupun kawasan hutan lainnya yang mengalami karhutla. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Hal tersebut disampaikan Puan menyusul karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang terus meluas dan hampir mendekati permukiman warga. Kencangnya angin membuat api di lahan gambut cepat menjalar.
Hingga Jumat (7/8/2026), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai 162,49 hektare. Kondisi kemarau dan potensi El Nino kuat diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran di Kalimantan Tengah.
Menurut Puan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi semata-mata persoalan lingkungan. Ketika api mulai mendekati ruang hidup masyarakat, dampaknya berkembang menjadi ancaman yang lebih luas.
"Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat," jelas Puan.
Puan menilai karhutla di kawasan gambut memerlukan penanganan khusus karena memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah dan kembali muncul di titik lain. Ia juga menyoroti adanya indikasi kesengajaan dalam karhutla di Kalimantan Tengah.
"Kondisi tersebut memperlihatkan banwa persoalan karhutla membutuhkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar," tutur Puan.
Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah memperkuat strategi pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
"Termasuk pemetaan potensi penjalaran api yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar," paparnya.
Puan juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat di sekitar kawasan yang terbakar. Kebakaran hebat dapat memicu kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan maupun aktivitas masyarakat.
"Pemerintah daerah harus menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk," ucap Puan.
"Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhulta dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla," tutupnya.
