Ikuti Kami

Tina Kritisi Rencana Konsultan yang Dibayar Miliaran

Program ini akan lebih efektif apabila dilakukan warga dari RT, RW, maupun Kelurahan yang bersangkutan.

Tina Kritisi Rencana Konsultan yang Dibayar Miliaran
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Tina Toon.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Tina Toon menanggapi anggaran perencanaan Community Action Plan (CAP) sekitar Rp20 miliar. 

Anggaran ini dimasukkan hanya untuk biaya pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh sejumlah tenaga ahli atau konsultan. 

Baca: Ono: Jajaran Pengurus Banteng Harus Makin Peka Pada Rakyat

Tina menyatakan, akan lebih bagus apabila anggaran tersebut dipangkas untuk efisiensi. Apalagi, program ini akan lebih efektif apabila dilakukan warga dari RT, RW, maupun Kelurahan yang bersangkutan, dibandingkan memakai jasa para tenaga ahli. 

“Substansinya, program ini lebih efektif berjalan dari warga untuk warga sendiri, baik dari RT, RW, Karang Taruna dan lainnya. Mereka lebih paham masalah di wilayah mereka masing-masing,” kata Tina kepada Gesuri, Rabu (13/11). 

Tina pun mengungkapkan, dari kegiatan reses yang dia lakukan,  dirinya kerap menemukan persoalan ketidakmampuan warga secara finansial dalam menangani wilayahnya. Maka, menurut Tina seharusnya anggaran yang ada bisa lebih dimaksimalkan untuk kegiatan atau program yang memang  dibutuhkan dan berbasiskan aspirasi warga. 

“Dengan begitu, alokasi anggaran akan lebih tepat sasaran dan betul-betul bisa membantu warga secara nyata dan terimplementasi dalam tempo yang lebih cepat,”  pungkas Tina. 

Anggaran konsultan yang awalnya sebesar Rp20 miliar itu akhirnya disepakati menjadi Rp11,6 miliar. Dengan catatan, anggaran konsultan semula Rp400 juta untuk satu RW dipadatkan untuk menjadi satu kelurahan.

Baca: Yuke Pertanyakan Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh

Diketahui anggaran Rp400 juta untuk satu RW ditujukan untuk pembayaran honor para tenaga ahli. Setidaknya ada 12 tenaga ahli yang disiapkan di satu RW selama kira-kira empat bulan masa kerja.

Mereka bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam bentuk perencanaan. Nantinya perencanaan ini akan diimplementasikan dalam bentuk anggaran baru yakni Community Implementation Plan (CIP) yang jumlahnya sekitar Rp5 miliar untuk satu RW.

Quote