Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Agustina Hermanto, mengatakan, kenaikan dana operasional bagi kader Dasawisma menjadi salah satu yang selalu diperjuangkan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Apresiasi terhadap Dasawisma itu berupa dana operasional yang semula sebesar Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu.
Baca: Evita Nursanty Ingin Temui Nusron Wahid
Agustina menilai, kader Dasawisma memang berperan sebagai ujung tombak dalam berbagai kegiatan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, terutama dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Para kader merupakan garda terdepan dalam pengumpulan data, penyaluran informasi, serta penyampaian aspirasi masyarakat.
"Ujung tombak dari pendataan, keadaan di wilayah untuk menjadi mitra Pemprov itu adalah ibu-ibu ini," tutur wanita yang akrab disapa Tina Toon itu.
Kenaikan operasional itu, harap dia, menumbuhkan semangat baru bagi para kader Dasawisma dalam mengemban tugas. Khususnya, untuk pengumpulan data kependudukan, data kesehatan, dan data lainnya. Pasalnya, pengumpulan data tersebut diperlukan pelaksanaan bantuan sosial (bansos).
Program bansos yang memerlukan data akurat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Baca: Benhur Watubun Imbau Masyarakat Waspadai Kondisi Cuaca Ekstrem
"Karena ini yang menjadi ujung tombak supaya bantuan sosial ini tidak salah sasaran lagi," kata Tina.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, terdapat kenaikan dana operasional.
Hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 497 tahun 2025 tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Koordinator Kelompok Dasawisma.
