Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar, meminta aparat kepolisian menindak tegas pelaku penambangan ilegal.
Menurut dia, sikap kepolisian selama ini terlihat lebih represif dan tegas dalam menindak pelaku penambangan kecil atau galian C yang dilakukan rakyat, ketimbang menindak penambangan ilegal (illegal drilling) yang dilakukan di banyak sumur tua minyak bumi peninggalan Belanda.
“Pihak kepolisian terlihat sangat tegas menindak pelaku penambangan kecil galian yang dilakukan rakyat kecil demi memenuhi hidup sehari-hari. Namun terhadap praktik illegal drilling di banyak sumur tua minyak bumi peninggalan Belanda dan lapangan sumur ilegal lainnya, yang dilakukan pelaku besar, pihak kepolisian terlihat membiarkan,” kata Yulian Gunhar di Jakarta, Minggu (27/2).
Baca: Pertamina Diminta Antisipasi Dinamika Politik Rusia-Ukraina
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan ini mencontohkan praktik penambangan ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Yulian melihat banyak sumur tua minyak bumi peninggalan Belanda yang tersebar dimanfaatkan oknum pelaku dengan melakukan pola penambangan minyak dengan pengeboran sederhana, yang menyebar sangat cepat dan tidak terkendali.
“Saat ini terdapat banyak sumur illegal drilling dan ratusan tempat penyulingan tersebar di beberapa kecamatan,” katanya.
Yulian juga menyoroti sikap kepolisian yang terkesan melakukan pembiaran praktik di banyak sumur tua minyak bumi bekas peninggalan Belanda tersebut. Padahal menurutnya, praktik penambangan liar tersebut dikelola dengan tidak mengindahkan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Ditambah lagi, tidak adanya dampak ekonomi bagi pemerintah daerah melalui BUMD Petro Muba.
“Secara keekonomian, sumur-sumur marginal ini seharusnya sangat membantu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf perekonomian daerah. Namun, akibat penambangan illegal, maka potensi itu selama bertahun tahun tidak mendatangkan pendapatan yang signifikan untuk pemerintah daerah,” katanya.
Baca: Polisi Dinilai Tebang Pilih Tindak Tambang Ilegal di Sumsel
Dia juga meminta Kapolri dan Menteri ESDM memerintahkan, baik di level pusat maupun daerah, untuk berkoordinasi dan bersikap tegas dalam menangani persoalan praktik penambangan liar di Sumatera Selatan.
Sehingga tidak ada tindakan yang terkesan berpihak.
“Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dan tegas dalam menindak setiap praktik penambangan liar di Sumatera Selatan. Sehingga tidak terkesan tegas terhadap penambangan liar galian C yang dilakukan rakyat kecil, namun lembek terhadap praktik penambangan liar,” tandas Yulian.
