Medan, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menilai wacana pemerintah pusat untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD justru berpotensi memundurkan semangat demokrasi yang telah dibangun selama dua dekade terakhir.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan amanat reformasi yang harus dijaga. Ia menilai sistem tersebut telah membuka ruang partisipasi publik dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
“Kalau kepala daerah dipilih DPRD, itu sama saja kita mundur ke masa lalu. Dulu kan sudah pernah seperti itu, dan sekarang rakyat sudah lebih sadar pentingnya politik. Kenapa harus kembali ke belakang?” ujar Robi, Selasa (5/8/2025).
Robi menambahkan, PDI Perjuangan secara prinsip tetap berpihak pada kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Namun, pihaknya juga menghormati keputusan akhir yang akan diambil pemerintah pusat bersama DPR RI. “Kalau semangat kami di daerah, biarlah rakyat yang memilih dan menentukan. Tapi tentu keputusan akhirnya ada di pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Robi mengakui setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan oleh DPRD, katanya, memang memudahkan aparat penegak hukum dalam mengawasi potensi praktik politik uang, namun di sisi lain mengurangi hak rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.
“Kalau dipilih DPRD, peluang calon independen dan tokoh lokal jadi semakin kecil karena semua ditentukan partai politik. Sementara rakyat kehilangan hak langsung mereka untuk memilih siapa yang layak memimpin,” pungkasnya.
Berita ini menegaskan posisi Fraksi PDI Perjuangan di daerah yang tetap konsisten mendorong demokrasi partisipatif dan menjaga semangat reformasi agar tidak mundur ke pola politik elitis seperti masa Orde Baru.
