Bandung, Gesuri.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap, ada empat syarat mutlak menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan saat Mahfud menghadiri Orasi Ilmiah Wisuda Universitas Komputer (UNIKOM) Indonesia di Harris Hotel and Convention, Bandung, Sabtu (9/12/2023).
"Tapi saya akan berikan beberapa catatan, prasyarat mutlak mewujudkan Indonesia Emas. Satu kalau pertumbuhan ekonomi rata-rata sejak tahun 2021-2022, pertumbuhan ekonomi rata-rata harus mencapai 6 persen, baru (bisa mencapai) Indonesia Emas," kata Mahfud.
Namun, karena terkendala Covid-19, Mahfud mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat anjlok dan tidak mencapai 6 persen.
"Jadi apa yang terjadi? Kalau Indonesia begitu terus, pertumbuhan ekonomi di bawah 6 persen maka tidak akan pernah mencapai Indonesia emas," ucapnya.
Untuk mencapai angka tersebut, Mahfud MD menegaskan, harus ada usaha kerasa termasuk membayar hutang.
"Gimana caranya? Ya genjot, dibayar hutangnya ke depan. Misal 2024 dinaikkan 5,7 persen, 2025 dinaikan ke 6 persen, hingga mencapai rata-rata di tahun 2045," katanya.
Prasyarat kedua adalah pemberantasan korupsi. Mahfud menjelaskan, pemerintah tidak boleh main-main dalam memberantas korupsi yang sudah terjadi di berbagai lini.
Adapun prasyarat ketiga ialah penegakkan hukum. Menurut Mahfud, semua kesalahan menuju Indonesia emas terdapat pada penegakkan hukum.
"Hukum ditegakkan, maka seluruh pembangunan selesai 50 persen. Kan kesalahan semua di hukum, korupsi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, itu pelanggaran hukum, kalau itu diatasi maka yang lain-lain itu lebih ke ad hoc administratif saja," katanya.
Kemudian prasyarat keempat adalah meningkatkan demokrasi berkualitas. Sebab negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang berkedaulatan rakyat.
"Saya akan masuk ke bagian akhir, yaitu meningkatkan kualitas demokrasi. Negara kita adalah negara demokrasi, artinya negara berkedaulatan rakyat," ujarnya. Menurut Mahfud, cara meningkatkan kualitas demokrasi dapat dilakukan melalui pemilu,
"Oleh sebab itu kita harus buat pemilu yang bermartabat dan berkualitas. Kalau mau pemilu yang berkualitas, semua orang yang ada di ruangan ini boleh memilih siapapun dari partai manapun sesuai pilihannya masing-masing," katanya.
Namun, Mahfud menegaskan, jauh sebelum pelaksanaan pemilu, rakyat juga harus menyadari bahwa tidak boleh ada politik transaksi untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
"Rakyat juga harus sadar jangan main intrik politik dengan transaksi, 'saya dukung tapi syaa minta ini'. Itu tidak bermartabat dan tidak menolong kita di masa depan sebagai bangsa," katanya.
