Surabaya, Gesuri.id - Kita telah mengetahui bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi bencana Dunia dan berimbas pada negara kita Indonesia yang beberapa hari lagi akan memperingati Hari Kemerdekaan ke -75.
Dalam sejarah perjalanan bangsa semenjak kita merdeka, Pemerintah Indonesia baru pertama kali menangani pandemi virus dengan mengeluarkan seluruh upaya dan daya kekuatan melalui kebijakan demi menyelamatkan hajat hidup rakyat Indonesia dari keselamatan korban jiwa maupun perekonomian makro dan mikro.
Diawali dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan di beberapa daerah belum menunjukan hasil yang efektif dan malah memperparah kondisi ekonomi secara makro maupun mikro.
Di sektor mikro kita dapat merasakan Pendapatan sektor non formal seperti pedagang bakso, tukang ojek dan lainya mengalami kemacetan pendapatan akibat pemberlakuan PSBB ini. PHK dan karyawan Industri dirumahkan akibat dari keadaan pandemi dan kebijakan PSBB dibeberapa daerah yang mengharuskan beberapa daerah perniagaan macet.
Baca: Presiden Jokowi Ingin Jaga Netralitas & Profesionalisme ASN
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kartu Pra kerja dan bantuan sosial sebagai solusi mengatasi perekonomian yang carut marut tersebut agar daya beli masyarakat tida menurun dan bisa menyelamatkan perekonomian secara nasional.
Namun dalam praktik nya bantuan sosial tidak terdistribusi dengan efektif, baik secara pendataan yang dilakukan oleh petugas pemerintah sehingga banyak data yang tertukar dan tidak terdata adalah problem yang sering kita dengarkan di masyarakat.
Adanya kartu Pra Kerja yang di elu-elukan oleh karyawan,buruh industri akibat dampak dari PHK dan dirumahkan oleh perusahaan tempat mencari rejeki sebagai solusi konkrit meringankan beban hidup ternyata hanya terkesan sebuah branding citra pemerintah Indonesia dimana pelatihan-pelatihan yang ditawarkan dirasa hanya sebuah pelatihan normatif dan tidak meningkatkan skill kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama karyawan dan buruh ditambah lagi dengan adanya berita media Mega proyek salah satu staff Milenial presiden terkait program nasional kartu Pra Kerja ini.
Kemudian kita juga melihat kondisi yang luar biasa akibat dampak pandemi COVID-19 ini hingga pemerintah memberi bantuan listrik gratis selama 3 bulan bagi 24 juta pelanggan 450 kva dan diskon 50% bagi 7 juta pelanggan 900 kva bersubsidi dan itupun belum mampu mendongkrak penyelamatan ekonomi secara nasional.
Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5,32% pada kuartal II-2020. Ini merupakan catatan terburuk sejak 1999. Terakhir kali Indonesia mengalami kontraksi ekonomi adalah pada kuartal I tahun 1999, sebesar 6,13% dan berada pada bayang-bayang resesi menunggu hasil kuartal III ekonomi yang akan ditutup pada bulan September mendatang.
Apabila minus kembali sudah dipastikan resesi ekonomi resmi melanda tanah air . Pemerintah tidak tinggal diam, adanya kebijakan Pembayaran Gaji ke 13 ASN, BLT karyawan sebesar 600 ribu.
Pemberhentian sementara rekrutmen selama 2 tahun ASN adalah upaya untuk mengatasi bayang- bayang resesi dengan harapan meningkatkan daya beli masyarakat dan penghematan anggaran .
Di satu sisi pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengeluarkan surat utang negara untuk mendanai paket stimulus dalam rangka menanggulangi dampak dari COVID-19.
Sungguh hal yang ironi apabila bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah bersumber dari pinjaman melalui penerbitan surat utang negara tersebut dan sangat tidak keren sekali, pertama utang negara yang sudah diputuskan akan menjadi beban generasi selanjutnya mengingat jangka waktu tempo hutang yang lama dan sangat bergantung pada nilai kurs dollar serta menambah defisit terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.
Kedua, Terjadi Penghamburan Anggaran dan tidak terserap dengan baik akan membuat daya beli semakin lemah dan nilai tukar rupiah ikut melemah yang akan memperparah kondisi ekonomi secara nasional dalam jangka pendek.dan tidak adanya pengawasan yang sangat ketat terkait pendistribusian bantuan tersebut ke masyarakat dan kebijakan antar daerah yang berbeda menjadi momok tersendiri bagi percepatan distribusi bantuan sosial.
Ketiga, Menjadi Kejenuhan di masyarakat karena tidak adanya solusi yang tepat dalam fase kekosongan rutinitas akibat dampak kebijakan PSBB dibeberapa daerah.
Dalam hal ini sudah seharusnya Pemerintah melakukan reformasi Pemulihan Bantuan dimana dengan melibatkan masyarakat bersama-sama berpartisipasi melawan Perang Yang belum usai dalam sektor Pangan dan Ritel dimana Masyarakat diberdayakan untuk kampanye hidroponik,
Pemberian Pupuk bersubsidi bagi petani agar membantu ketahanan pangan beserta kampanye budaya mengkonsumsi hasil tangkap nelayan berupa ikan laut di sektor ritel.
Baca: Tindakan Intoleransi di Solo Barbar, Aparat Harus Tegas!
Pemerintah harus berani Kampanye Membeli Produk dalam Negeri dan menyelaraskan program kebijakan dengan koperasi-koperasi, CSR perusahaan maupun BUMN untuk melakukan pendampingan edukasi kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor perniagaan agar jiwa wirausaha masyarakat terus meningkat sebagai solusi jangka panjang.
Mengingat situasi saat ini Kita berada dalam situasi Perang melawan Pandemi COVID-19 dimana musuh kita bangsa Indonesia saat ini sudah jelas .segenap kekuatan harus turut membantu berperang menyelamatkan tanah air dari gempuran pandemi COVID-19.
Jangan sampai kita dikalahkan oleh sebangsa virus Corona dan sejarah telah mencatat Kita bangsa Pemenang dan tahan dari segala gempuran penjajahan dalam bentuk apapun dan menjadi semangat nasional membangkitkan kembali semangat nasionalisme yang humanis dengan menggali lebih dalam nilai luhur sebagai bangsa yaitu bantu binantu gotong royong terhadap sesama di usia yang sudah tidak muda lagi sudah saatnya kita menjadi bangsa yang kuat dan terus produktif dan tetap yakin bahwa kita bisa. Perang belum Usai,
Mari kita menangkan Perang melawan pandemi COVID-19 di tanah air.
