SETIAP lima tahun sekali, kita menggelar Pemilihan Umum (Pemilu). Peserta Pemilu sendiri adalah partai politik, dan untuk memilih pemimpin negara, salah satu syarat yang diatur dalam Undang-Undang adalah diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik (koalisi).
Artinya, sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi berasaskan Pancasila, keberadaan partai politik adalah suatu keniscayaan.
Partai politik sendiri adalah alat perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Ia merupakan instrument dari perwakilan sekelompok masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan bersama.
Melalui partai politik, pengorganisiran rakyat dilakukan secara sistematis, berjuang melenyapkan susunan masyarakat “lama” yang terkurung feodalisme dan ketertindasan, menuju terwujudnya suatu susunan masyarakat “baru”, yang di dalamnya rakyat hidup merdeka, merdeka yang sejati-jatinya – lahir dan batin. Demikian Sambutan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pada Pembukaan International Conference Of Asian Political Parties (ICAPP), Jakarta, 22 April 2016.
Partai politik yang mengikuti kontestasi demokrasi dewasa ini, harus memiliki platform ideologi yang sesuai dengan nafas ideologi bangsa: Pancasila 1 Juni 1945. Hal itu untuk menjaga marwah demokrasi kita dari menghalalkan segala cara, sehingga menodai semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seperti yang disampaikan Ibu Megawati alam pidato HUT PDI Perjuangan ke-44 tahun 2017, ditegaskan kembali olehnya, bahwa PDI Perjuangan tetap memilih jalan ideologis: menunaikan tugas sejarah untuk mempertahankan Ideologi Bangsa, Pancasila 1 Juni 1945.
Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, PDI Perjuangan menyatakan diri tidak hanya sebagai rumah bagi kaum Nasionalis, tetapi juga sebagai Rumah Kebangsaan bagi Indonesia Raya.
Kepada kader Partai di seluruh Indonesia, Ibu Megawati menginstruksikan agar tidak lagi ada keraguan, apalagi rasa takut, untuk membuka diri dan menjadikan kantor-kantor Partai sebagai rumah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi.
Seruan Ibu Megawati lainnya kepada para kader, untuk menjadi “Banteng Sejati” di dalam membela keberagaman dan kebhinekaan. Berdiri di garda terdepan, menjadi tameng yang kokoh untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Beberapa kali Ibu Megawati mengisahkan, PDI Perjuangan yang dipimpinnya dari suatu masa yang sangat sulit, pada tahun 1993. Jatuh bangun dialami, dan telah menapaki jalan yang terjal dalam sejarah kepartaian di Indonesia.
Kelompok PDI pro Mega (sebelum menjadi PDI Perjuangan) dibungkam, terpuruk, bangkit, terpuruk lagi, PDI Perjuangan berjuang dengan segenap romantika, dinamika dan dialektika, berada di pemerintahan, di luar pemerintahan, dan akhirnya kembali memperoleh kepercayaan rakyat menjadi pemenang Pemilu Legislatif tahun 2014.
Itulah sebabnya PDI Perjuangan mampu mengusung sekaligus memenangkan Presiden dan wakil Presiden dalam Pemilu pada tahun yang sama. Namun perjuangan kepartaian tidak selesai dengan memenangkan pemilu. Tanggung jawab yang lebih besar justru ketika berada di dalam pemerintahan.
Tujuan mendirikan dan membangun suatu partai politik, dikatakan Ibu Megawati, bukanlah semata-mata mengejar kekuasaan politik, meskipun kita semua memahami, kekuasaan penting sebagai sarana untuk melapangkan perjuangan dalam mensejahterakan rakyat.
Namun tugas dan tanggung jawab partai politik yang sesungguhnya adalah berjuang. Berjuang untuk membebaskan rakyat dan bangsa dari penjajahan dalam bentuk apapun yang menyebabkan ketertindasan, kemiskinan dan kebodohan. Inilah filosofi dan landasan historis berdirinya partai di belahan dunia ketiga dan negara paska kolonial, terutama di Asia, Afrika dan di Amerika Latin.
Dengan demikian, partai bukan sekedar mesin elektoral. Bagi PDI Perjuangan, partai adalah alat pembebasan. Itulah motif dan orientasi otentik pendirian partai yang seharusnya selalu kita sadari, kita yakini, dan selalu kita pegang teguh.
