Situasi jalannya Kongres V PDI Perjuangan di Hotel Grand Inna, Sanur, Jumat 9 Agustus 2019 berlangsung tertib. Kepastian Ketua Umum PDI Perjuangan telah selesai dimana Bu Megawati ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum dengan aklamasi. Jalannya Kongres V PDI Perjuangan diteruskan dengan rapat rapat politik dalam kamar kamar komisi.
Berbagai hal dibicarakan, mulai revitalisasi mesin partai, strategi politik Partai sampai pada persoalan besar negara seperti Garis Besar Haluan Negara yang dalam terminologi Bung Karno sebagai : Pembangunan Semesta Berencana.
Dari semua isu yang dibicarakan kemudian dijadikan keputusan resmi Partai dalam langkah langkah politik ada isu paling besar yaitu bagaimana menciptakan situasi politik PDI Perjuangan sebagai Partai Pelopor.
Konsepsi Partai Pelopor yang dipegang dalam narasi PDI Perjuangan adalah konsepsi pemikiran Bung Karno dalam dialektikanya di tahun 1926 menggerakkan kekuatan rakyat untuk melawan kolonialisasi di Nusantara, disini Bung Karno mengawinkan pergerakan massa actie yang taktis dan terencana dengan situasi emosional dan suasana batin rakyat, bukan gerakan asal amuk dan spontan, gerakan ini gabungan dari kemarahan rakyat dan ketrampilan dalam berorganisasi.
Memahami konsepsi partai pelopor di saat ini tentunya punya nuansa berbeda seperti di masa Bung Karno pertama kali mencetuskan konsep pergerakan di tahun 1926, konsepsi Partai Pelopor sekarang bagaimana menjadikan Indonesia saat ini dalam dialektika sekarang dimana sudah berubah total situasi seperti masa Bung Karno. Namun inti pemikiran Partai Pelopor tetap punya Rodinda (Romantika, Dinamika dan Dialektika) yang sama dalam melakukan pergerakan politik.
Ada tiga hal penting dalam konsepsi Partai Pelopor yang dibangun sebagai “Pergerakan Partai”, Pertama : Gerakan didasarkan pada Pendidikan Politik, Gerakan didasarkan pada kepemimpinan organik dan Gerakan membentuk hegemonik alam pikiran Sukarno dalam tahapan tahapan revolusioner. Tentunya ini disesuaikan dengan dialektika jaman sekarang dan tantangan global yang berbeda seperti tahun 1926 ataupun dekade 1960-an.
Pendidikan Politik yang tertib dan memiliki bentuk jelas dijadikan langkah pertama dalam Partai Pelopor, disini para kader digerakkan sesuai dengan pemahaman politik tentang makna “Pembebasan Masyarakat” dalam perjuangan politik dan membebaskan masyarakat dalam sistem yang menindas. Pendidikan politik strategi dalam memperjuangkan ideologi dan pendidikan politik bagaimana para kader bisa menerapkan kelihaiannya dalam bermasyarakat dan menjadi agen pembaharuan di tengah kehidupan rakyat.
Setelah melalui tahapan pendidikan politik yang teratur, kader pelopor diharuskan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pemimpin di kehidupan sekitar. Disini para kader dilatih untuk mencatat inventarisasi persoalan persoalan masyarakat. Pemahaman inventarisasi persoalan masyarakat yang hidup disekitarnya dipecahkan.
Dalam tingkat anak ranting sampai tingkat daerah memiliki rekaman persoalan masyarakat kemudian dipecahkan. Partai tidak jadi sekedar “event organizer Pemilu” tapi cabang cabang Partai dijadikan pusat pusat pergerakan rakyat. Partai berdampingan dengan sistem pemerintahan melakukan pencatatan persoalan di daerahnya dan menjadikan counterpart atas persoalan pemerintahan.
Partai menjadi “Penyambung Lidah Rakyat” dalam skim-skim komunikasi politik, budaya, ekonomi dan sosial sehingga pergerakan politik di kantor kantor cabang bisa hidup. Inilah yang disebut sebagai “Organik kepemimpinan”, para anak muda di tingkat anak ranting diarahkan dalam pelatihan pendidikan politik di wilayah RT/RW dan secara berjenjang di tingkat atasnya pada tingkatan Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten hingga tingkat Nasional pada jenjang berikutnya.
Ketiga, tugas kader pelopor adalah menjadikan “Pikiran Pikiran Sukarno” sebagai hegemoni politik arah negara dan perkembangan negara. Dialektika dalam alam pikiran Sukarno disesuaikan dengan perkembangan jaman dengan susunannya mulai dari Geopolitik, Strategi Kebudayaan sampai pada Strategi Pertahanan Militer. Konsepsi Ekonomi didasarkan pada Negara sebagai Kekuatan Utama Kapital yang dikembangkan ke fungsi fungsi sosial menjadi sangat penting di tahapan ketiga kepeloporan politik ini.
Dengan adanya agenda politik besar soal Partai Pelopor, menjadikan PDI Perjuangan berbeda dengan Partai lainnya. Perjuangan Partai bukan sekedar transaksional jabatan politik tapi dalam PDI Perjuangan perjuangan sesungguhnya Partai sebagai pelopor dalam kesadaran berpolitik rakyat dan membangun pergerakan pergerakan rakyat lebih terorganisir dan memiliki tujuan jelas arah negara sesuai pokok pokok yang dituang dalam Pembangunan Semesta Berencana.
