Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, mendesak Pertamina EP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera mengambil langkah cepat menyusul dugaan pencemaran air bersih di Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara.
Dugaan ini mencuat setelah insiden semburan lumpur dan gas dari sumur LSE-1176 RIG PDSI milik Pertamina yang terjadi pada Rabu (2/6/2025).
“Ini tidak bisa dianggap sepele. Pertamina dan DLH harus turun langsung, lakukan investigasi dan penanganan menyeluruh,” tegas Samsun dalam keterangannya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara, Samsun menyayangkan lemahnya pengawasan lingkungan, khususnya di kawasan industri migas. Ia menyatakan bahwa perubahan warna dan bau air PDAM yang diduga terkontaminasi minyak telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia pun menekankan bahwa Pertamina sebagai pemegang izin eksplorasi di wilayah tersebut memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin keselamatan dan kelestarian lingkungan di sekitar area operasinya.
“Kalau memang dari Pertamina, maka harus ada langkah tegas. Jangan tunggu DLH dulu, Pertamina harus proaktif. Karena ini wilayah operasi mereka,” ujarnya.
Samsun juga menolak anggapan bahwa status Pertamina sebagai BUMN membuatnya kebal dari jeratan hukum apabila terbukti menyebabkan pencemaran lingkungan. Ia menegaskan bahwa semua badan usaha, baik swasta maupun milik negara, harus patuh pada aturan lingkungan hidup yang berlaku.
“BUMN pun tidak kebal hukum. Siapa pun yang menyebabkan pencemaran, harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Pertamina EP mengklaim bahwa semburan lumpur dan gas telah berhasil dihentikan pada Sabtu, 21 Juni 2025. Perusahaan juga menyatakan telah membentuk posko kesehatan dan menyalurkan air bersih ke warga terdampak sebagai bagian dari upaya tanggap darurat.
Namun demikian, belum adanya hasil investigasi resmi dari DLH membuat kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya pulih. Warga masih menanti kejelasan mengenai dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan lingkungan, serta komitmen pemulihan dari Pertamina.
Desakan agar DLH segera merampungkan penyelidikan dinilai menjadi kunci dalam penyelesaian kasus ini. Kejelasan hasil investigasi akan menentukan langkah tindak lanjut, baik dari sisi penegakan hukum maupun pemulihan lingkungan secara menyeluruh.
