Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) telah berdikusi secara daring dengan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Manseutus Darto, Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi, serta Manager Research Biodiesel Traction Ricky Amukti, baru-baru ini.
Turut hadir para petani kelapa sawit di Indonesia dan jurnalis dalam diskusi bertema, "Monopoli Mata Rantai Industri Biodiesel terutama dalam Program B30" tersebut.
Ansy mengungkapkan, analisis kritis-obyektif mengenai kesejahteraan petani kelapa sawit dan industri Biodiesel dalam diskusi, memberikan gambaran riil mengenai tantangan yang dialami petani swadaya atau petani rakyat pemilik lahan kecil.
"Jelas bahwasanya, perkebunan kelapa sawit telah memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, bukan hanya untuk kegiatan ekspor dan industri olahan," ujar Politikus PDI Perjuangan itu.
Baca: Ansy & Kementan Sediakan Dua Traktor Untuk Petani Kupang
Ansy melanjutkan, data BPS tahun 2018 menunjukkan, penghasil utama devisa negara bertumpu pada minyak sawit, yaitu sekitar 22,97 miliar USD.
Selain menjadi penghasil devisa terbesar, industri kelapa sawit berperan penting dalam pembangunan daerah.
"Industri kelapa sawit meningkatkan perekonomian lokal dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pekebun," ujar Ansy.
Saat ini, sambung Ansy, kelapa sawit dimanfaatkan menjadi Biodiesel yang ramah lingkungan untuk menggantikan bahan bakar fosil.
Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan kemarin, bahkan mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam pengolahan kelapa sawit menjadi biodiesel jenis B20 dan B30.
"Kelapa sawit merupakan sumber minyak nabati yang paling produktif untuk menjadi bahan baku biodiesel. Dari kelapa sawit dihasilkan dua jenis turunan energi terbarukan (renewable energy), yakni biofuel generasi pertama (first generation biofuel) berupa biodiesel, dan biofuel generasi kedua (second generation biofuel) berupa bioethanol (berbasis biomas) dan biogas (berbasis palm oil mill effluent - POME)," ujar Ansy.
Sayangnya, lanjut Ansy, walaupun petani kelapa sawit di seluruh Indonesia telah banyak berkontribusi terhadap kemajuan industri Crude Palm Oil (CPO) dan Biodiesel, kesejahteraan petani swadaya masih memprihatinkan.
Bagi Ansy, dua hal utama perlu menjadi pertanyaan dan kajian terkait pengembangan kelapa sawit menjadi biodiesel.
"Pertama, bagaimana kesejahteraan petani sawit; kedua, bagaimana dampak ekologisnya," ujar Ansy.
Ansy melanjutkan, permasalahan yang dialami petani kelapa sawit antara lain ketidakstabilan harga karena adanya tengkulak, serta minimnya akses terhadap pasar.
Mereka juga belum mendapat dukungan penuh negara dalam bentuk subsidi maupun bantuan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Penyebab utamanya adalah monopoli korporasi besar dalam industri biodiesel, mulai dari tahap penganggaran di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) hingga monopoli pasar," ungkap Ansy.
Karena itu, tegas Ansy, negara harus hadir melindungi dan memberdayakan petani swadaya. BPDP-KS dan program pemerintah lainnya perlu dikalibrasi untuk mendukung petani swadaya.
"Pemerintah Pusat hingga Daerah perlu bersinergi untuk membuka akses pasar dan jaringan industri bagi petani dan koperasi. Hasil panen para petani harus bisa dijual secara langsung ke pabrik-pabrik tanpa melalui tengkulak," tegas Ansy.
Dengan demikian, lanjut Ansy, petani swadaya bisa meningkatkan pendapatannya hingga lebih dari 30%, menambah devisa negara dan APBD, serta mampu bersaing dan bermitra dengan perusahaan swasta.
Selain itu, para petani perlu diberikan bantuan permodalan untuk peremajaan lahan, pembukaan lahan, pembelian bibit, dan peliharaan tanaman sawit.
Baca: Effendi: Solusi Hadapi Resesi, Optimalkan Sektor Pertanian
"Namun, pengembangan perkebunan kelapa sawit dan industri Biodiesel harus tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup," tambah Ansy.
Jangan sampai, lanjut Ansy, untuk investasi dan pemenuhan produksi dalam negeri termasuk B30, kita melupakan kelangsungan hutan kita.
Ansy menegaskan, cerita tentang perusakan hutan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh terulang lagi.
"Negara harus tegas memainkan perannya sebagai administrator dan regulator yang adil dalam tata kelola sawit," ujar Ansy.
Ideologi Pancasila harus dijadikan pedoman, atau panduan ideologis. Produksi dan pengelolaan sawit termasuk biodiesel harus mendatangkan keadilan sosial bagi petani, bukan hanya untuk korporasi.
"Korporasi dan petani sama-sama mendapatkan profit dan benefit, jangan korporasi untung, petani buntung," ujar Ansy.
"Saya menyatakan DPR RI terbuka dan memberikan kesempatan kepada segenap NGO/LSM yang bergerak dalam bidang advokasi kesejahteraan petani kelapa sawit untuk bisa beraudiensi dengan Komisi IV," ujar Ansy.
Ansy melanjutkan, agenda untuk mewujudkan kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya perlu dilakukan secara bersama-sama.
Maka, hal pokok yang perlu dilakukan negara agar pertumbuhan industri dan konsumsi biodiesel memberikan kesejahteraan bagi petani menurut Ansy, pertama, negara harus melindungi kepemilikan lahan petani kecil, terutama tanah ulayat yang juga merupakan lahan dan perkebunan sawit.
"Korporasi sawit harus “dipaksa” untuk memperhatikan kesejahteraan petani sekitar, termasuk mengawasi dan memastikan korporasi menjalankan UU No.39/2014 Pasal 58 yang menyatakan bahwa perusahaan perkebunan harus mengalokasikan 20 persen dari total konsesi untuk pengembangan kebun rakyat," ujar Ansy.
Kedua, lanjut Ansy, negara harus mendorong penerapan sistem produksi terdesentralisasi untuk mengurangi dominasi industri sawit berskala besar.
"Perlu dibuka lebar ruang partisipasi bagi petani sawit dalam rantai produksi dengan membangun kluster industri CPO dan biodiesel skala rumahan, juga melatih-mendampingi petani kecil," ujar Ansy
Lalu ketiga, Ansy menegaskan negara harus memangkas rantai pemasaran yang sering mempermainkan harga sawit.
Baca: Perancis Ingin Belajar Tata Kelola Kelapa Sawit Tanah Air
"Rantai panjang pemasaran melibatkan tengkulak dan perusahaan sering mengakibatkan permainan harga, sehingga negara dapat menugaskan BUMN untuk membeli langsung sawit dari petani rakyat," ujar Ansy.
Keempat, lanjut Ansy, negara perlu mendampingi para petani agar melakukan pelembagaan petani sehingga memiliki nilai tawar di hadapan korporasi. Misalnya, penguatan koperasi.
"Dan kelima, negara perlu memberikan permodalan kepada petani agar dapat melakukan replanting, mengadakan bibit berkualitas, juga merintis industri pengolahan," ujar Ansy.
Kemudian keenam, negara harus menghasilkan regulasi yang menyebut dan mengatur secara adil-jelas kehadiran dan partisipasi aktif petani sawit dalam produksi dan industri biodiesel.
"UU maupun berbagai peraturan turunan yang tidak memihak petani perlu ditinjau ulang," pungkas Ansy.
