Jakarta, Gesuri.id – Dara cantik ini meniti karir sebagai seorang advokat. Kecintaannya pada ideologi PDI Perjuangan berikut tokoh fenomenalnya, Joko Widodo (Jokowi) mendorong dirinya bergabung dengan partai berlambang Banteng itu.
Dia pun menjadi bagian dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan. Dia adalah Paskaria Tombi.
Berjuang bersama partai sejak 2013, Paskaria pun diamanatkan Partai untuk maju menjadi calon anggota legislatif (Caleg) untuk DPR-RI mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) 3 yang meliputi Kabupaten Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo.
Sebagai kader partai, wanita berdarah Toraja ini pun menyambut penugasan itu dengan tekad memenangkan pasangan calon (paslon) Jokowi-Ma'ruf Amin dan PDI Perjuangan.
Lantas, bagaimana strategi advokat alumni Universitas Padjadjaran ini? Dan apa yang akan dia perjuangkan untuk masyarakat di Dapilnya?
Berikut cuplikan wawancara Gesuri dengan Paskaria beberapa waktu lalu.
Mengapa Anda tertarik terjun ke Politik?
Saya memang berprofesi sebagai advokat dan kurator sejak 2006. Dan saya terjun ke politik pada 2013.
Awalnya jujur, saya jatuh cinta pada figur Pak Jokowi. Kala itu beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya sangat mengagumi figur beliau, terutama dalam memimpin pemerintahan.
Dan saya juga jatuh cinta pada PDI Perjuangan, karena bagi saya PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang konsisten berjuang di garis nasionalisme.
Jadi,ketika Anda pertama kali terjun ke Politik pada 2013 itu langsung bergabung dengan PDI Perjuangan?
Benar. Saya bergabung dengan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi atau BBHA DPP PDI Perjuangan.
Bisa diceritakan kisah perjuangan kakak bersama Partai sejak 2013?
Tupoksi dari BBHA adalah membela para kader yang menjadi Caleg, karena biasanya setiap seusai Pemilu ada gugatan terhadap caleg yang menang. Disitulah kami berperan membela mereka.
Pada 2014, kami juga membela Pak Jokowi pada saat kemenangan beliau digugat oleh Pak Prabowo ke Mahkamah Konstitusi.
Sebelum bergabung dengan PDI Perjuangan, Anda aktif di organisasi apa?
Saya aktif di Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi sejak 2008. Kemudian saya diberi amanat menjadi Bendahara DPC Peradi Jakarta Utara. Saya juga aktif di Asosiasi Kurator sejak 2015.
Kini, Anda diamanatkan oleh Partai menjadi Caleg DPR-RI mewakili Dapil Sulsel 3. Mengapa Dapil Sulsel 3?
Sebagai kader ideologis dari PDI Perjuangan, saya harus siap ditempatkan Partai dimanapun. Dan saya bersyukur saya diamanatkan Partai untuk berjuang di Dapil dimana tanah leluhur saya, Tana Toraja, termasuk didalamnya.
Tentu bagi saya perjuangan menjadi sedikit lebih mudah. Karena disana ada keluarga besar yang turut mendukung perjuangan saya.
Apa visi atau fokus perjuangan Anda bagi masyarakat di Dapil?
Bila kita bicara sebagai Calon Anggota DPR-RI, skalanya adalah nasional. Tupoksinya ada tiga yakni penganggaran, pengawasan dan legislasi.
Untuk visi misi pribadi saya sendiri, saya akan berjuang memperkuat ketiga fungsi parlemen tadi. Saya terutama akan memperkuat pengawasan pada pelaksanaan aturan perundang-undangan, agar terwujud sinergi dari pusat ke daerah.
Harapan saya, saya bisa membawa kebaikan di bidang pendidikan dan kesehatan, apalagi Pak Jokowi memiliki program khusus di sektor-sektor itu.
Sesuai amanat Ibu Ketua Umum, setiap Caleg harus mengkampanyekan Jokowi-Ma'ruf. Apa yang sudah anda lakukan untuk itu?
Ya, sebagai kader PDI Perjuangan, hal itu pasti saya lakukan tanpa diminta. Sebagai Caleg PDI Perjuangan, saya dan juga Caleg-caleg lainnya mengkampanyekan Pak Jokowi dan Pak Kyai Ma'ruf Amin terlebih dahulu. Baik itu pencapaian, kerja nyata dan program-program beliau.
Yang kedua, saya baru memperkenalkan diri saya. Jadi saya tidak mencari suara untu diri saya dahulu, melainkan memprioritaskan berjuang untuk kemenangan Pak Jokowi.
Baik PDI Perjuangan maupun Jokowi, kerap diserang oleh hoaks. Apakah ini terasa juga dampaknya di Dapil Anda?
Saya sendiri tidak pernah menemukan secara langsung dampak hoaks yang menerpa PDI Perjuangan dan Pak Jokowi di Dapil saya, seperti hoaks bahwa PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu komunis.
Namun memang banyak masyarakat yang memilih pasangan calon 02 di Dapil saya.
Dan saya menyadari penuh bahwa sebagai kader, tugas saya adalah memperkenalkan kembali program-program Pak Jokowi.
Persoalan di dapil saya itu justru adalah banyak masyarakat yang belum menerima secara merata program-program Pak Jokowi. Misalnya, KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar).
Namun, itu adalah persoalan yang terjadi di tingkat daerah, yang terkait persoalan kuota dan distribusi.
Mengapa program-program pemerintahan pusat itu tidak berjalan merata di daerah?
Ya, menurut saya itu disebabkan tata kelola di daerah. Contoh kasus yang saya temukan misalnya ada keluarga yang sebenarnya mampu, memperoleh KIS dan KIP. Sedangkan ada yang tidak mampu secara ekonomi tapi tidak memperoleh fasilitas itu.
Hal-hal semacam itu menyebabkan timbulnya kekecewaan sebagian masyarakat pada pemerintahan Pak Jokowi. Padahal pangkal persoalannya ada di tata kelola daerah, bukan di pemerintahan Pak Jokowi. Hal itu lah yang berusaha saya dan kawan-kawan luruskan.
Apabila Anda terpilih sebagai Anggota DPR-RI, Anda akan ditempatkan di Komisi berapa?
Saya berkeinginan untuk ditempatkan di Komisi III. Sesuai dengan kemampuan dan latar belakang akademik saya.
