Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menilai berakhirnya tahun politik menandai babak baru dalam sejarah bangsa dengan hadirnya kepemimpinan nasional yang membawa semangat transformasi serta keberanian menghadapi tantangan zaman, khususnya dalam bidang penegakan hukum, politik, dan ekonomi.
“Presiden Prabowo, dalam setiap pesan dan arahan, senantiasa menyerukan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Beliau secara tegas menolak hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah,” kata Wayan, Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, refleksi akhir tahun ini menjadi panggilan moral untuk terus merawat cita-cita luhur para pendiri bangsa, dengan memastikan sinergi antara hukum, politik, dan ekonomi demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di bawah nahkoda kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Wayan mengatakan publik menyaksikan kebangkitan yang luar biasa dalam upaya penegakan hukum nasional. Komitmen tersebut tercermin dari keberanian negara dalam membongkar dan memberantas kejahatan kerah putih yang selama ini membelenggu potensi bangsa.
Ia menyoroti pengungkapan sejumlah kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan aset-aset strategis negara, seperti kasus korupsi timah, Pertamina, serta BUMN lainnya. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti adanya political will yang kuat dari pucuk pimpinan untuk membersihkan birokrasi dan perekonomian nasional dari praktik culas yang merugikan rakyat.
Wayan menegaskan, pesan Presiden Prabowo agar hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah harus diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Ia mengingatkan bahwa paradoks keadilan masih kerap dirasakan masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang menimpa rakyat kecil.
“Di mana, hukum diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif,” ujarnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, komitmen Presiden Prabowo untuk menindak tegas pelanggaran hukum yang merugikan rakyat sekaligus membela masyarakat kecil merupakan implementasi nyata ajaran Trisakti Bung Karno.
“Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” jelas Wayan.
Di tengah pergeseran konstelasi politik global dan gejolak ekonomi dunia, ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan kecakapan dan keberanian dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam bidang ekonomi, komitmen mengelola sumber daya alam secara mandiri serta mendorong transformasi menuju negara maju berpendapatan tinggi dinilai sebagai fondasi penting menuju Visi Indonesia Emas 2045.
“Kebijakan yang berorientasi pada hilirisasi, ketahanan pangan, dan pengembangan sumber daya maritim (Blue Economy Roadmap), adalah wujud nyata dari upaya merebut kembali kedaulatan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” imbuhnya.
Meski demikian, Wayan mengingatkan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan struktural yang memerlukan koreksi mendasar dalam tatanan hukum, politik, dan ekonomi. Ia menekankan pentingnya menjaga dinamika politik agar tidak menggerus prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sehat.
“Konsolidasi politik yang kuat harus diimbangi dengan penguatan peran serta masyarakat dan kontrol sosial yang kritis,” ungkapnya.
Dari sisi ekonomi, ia menilai meskipun kebijakan hilirisasi patut diapresiasi, model pertumbuhan harus mampu menjamin distribusi kesejahteraan yang adil dan merata. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus kriminalitas masih dipicu motif ekonomi, yang mencerminkan ketidakadilan sosial-ekonomi struktural serta tingginya biaya hidup.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program unggulan seperti pengembangan ekonomi biru dan ekonomi sirkular, berorientasi pada peningkatan daya beli dan penciptaan lapangan kerja berkualitas di seluruh pelosok negeri, bukan hanya berfokus pada pertumbuhan agregat yang terpusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wayan menekankan bahwa untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara berpendapatan tinggi dan kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia, diperlukan penguatan pilar hukum progresif dengan memperkuat kolaborasi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.
“Akselerasi ekonomi berdikari dengan basis inovasi, reformasi birokrasi dan politik berbasis kinerja, serta memperkuat ketahanan sosial dan kemanusiaan,” pungkasnya.
