Jakarta, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengeluarkan instruksi wajib kepada seluruh struktur partai dan kader untuk bergerak aktif mencegah potensi wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah masing-masing.
Instruksi tegas tersebut dikeluarkan menyusul meningkatnya kasus DBD di sejumlah daerah di Jawa Timur, sekaligus menegaskan komitmen PDI Perjuangan agar tidak sekadar hadir secara simbolik, tetapi turun langsung menyentuh persoalan rakyat.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Instruksi kewaspadaan dan gerakan pencegahan DBD itu tertuang dalam Surat DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Nomor 014/IN/DPD/II/2026 tertanggal 5 Februari 2026, yang ditujukan kepada DPC, PAC, Ranting, Anak Ranting, anggota Fraksi PDIP DPRD kabupaten/kota, kepala daerah dan wakil kepala daerah, hingga seluruh kader partai.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa instruksi tersebut harus diterjemahkan dalam langkah konkret di lapangan, bukan sekadar seruan administratif.
“Ini bukan sekadar imbauan. Seluruh kader PDI Perjuangan wajib meningkatkan kewaspadaan dan mengambil peran aktif dalam pencegahan DBD. Partai harus hadir ketika rakyat menghadapi ancaman kesehatan,” tegas Deni di Surabaya, Jumat (6/2).
Dalam instruksi tersebut, DPD PDI Perjuangan Jatim memerintahkan kader untuk melakukan pemantauan aktif kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit, serta menggerakkan masyarakat melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus secara berkelanjutan.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tak Bisa Didikte
Selain itu, kader partai juga diminta mendorong pelaksanaan fogging di wilayah rawan DBD, dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi kesehatan terkait, serta melakukan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat.
DPD PDI Perjuangan Jatim juga mewajibkan seluruh jajaran partai melaporkan setiap kegiatan dan perkembangan di lapangan secara berjenjang sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut organisasi.
“Kesehatan rakyat adalah prioritas. Kader tidak boleh menunggu situasi memburuk baru bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini,” pungkas politisi muda yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.
