Ikuti Kami

PDI Perjuangan Dorong Kampung Nelayan Mandiri Berkualitas

PDI Perjuangan meminta para kepala daerah & kader yang duduk sebagai pimpinan dewan, wujudkan program membangun kampung nelayan berkualitas

PDI Perjuangan Dorong Kampung Nelayan Mandiri Berkualitas
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap situasi perekonomian rakyat yang mau tidak mau terpengaruh pandemi Covid-19, maka PDI Perjuangan kali ini menggelar rapat koordinasi nasional bidang (Rakorbidnas) kelautan, perikanan, dan nelayan.

Baca: Rakorbidnas, Pemda Diminta Bangun Kampung Nelayan Bermutu

Dalam konteks itu, lanjutnya, rakorbidnas bidang kelautan dan perikanan ini menjadi kontekstual. 

"Laut merupakan halaman depan kita. Bagaimana kita harus mengubah cara pandang kita sebagai cara pandang bangsa maritim yang harus melihat jalan kemakmuran kita itu melalui laut, berada di laut," kata Hasto dalam rapat koordinasi nasional bidang (Rakorbidnas) kelautan, perikanan, dan nelayan secara daring, Rabu (7/10). 

Rakorbidnas itu dibuka oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan Rokhmin Dahuri, bertemakan "Program Gotong Royong Membangun Kampung Nelayan Berkualitas di Indonesia-Pilot Project Nasional PDI Perjuangan". 

Rakorbidnas itu dilaksanakan demi memastikan Indonesia mengembangkan potensi maritim demi kesejahteraan masyarakat dan negara, maka DPP PDI Perjuangan mendorong para kepala daerah dan kader yang duduk sebagai pimpinan dewan untuk mewujudkan program membangun kampung nelayan berkualitas.

Hadir sebagai narasumber adalah Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan sebagai penanggap. Diantaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Pati Haryanto, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, dan Bupati Bau Bau AS Tamrin. 

Lebih lanjut Hasto menjelaskan sejarah membuktikan bahwa Indonesia adalah salah satu bangsa dengan peradaban tertua, yang dikenal dengan kekuatan maritimnya. Kerajan Sriwijaya di abad VII sudah membuktikannya. Bahkan di Candi Borobudur, ada relief kapal yang membuktikan bahwa di dalam jiwa bangsa Indonesia ada jiwa bahari.

Hasto mencatat Indonesia memiliki panjang pantai 150.000 KM dengan potensi kelautan yang luar biasa. Dan harus dipahami, potensi itu takkan bisa dimanfaatkan apabila tanpa penguasaan teknologi. 

Baca: Hasto Minta Orang Tua Waspadai Toxic Frienship Pada Remaja

"Manakala kita menguasai ilmu pengetahuan, kita menguasai teknologi, kita jabarkan seluruh gagasan Bung Karno yang menjadikan kawasan Timur sebagai kawasan pusat maritim kita, maka industri maritim itu harus dikembangkan dari hulu ke hilir," urainya.

Maka, ujarnya, kader PDI Perjuangan yang duduk sebagai kepala daerah maupun pimpinan dewan harus menjadi kader-kader pelopor yang menjadikan laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dengan mengembangkan sumber kelautan, maka kebutuhan pangan demi kecukupan gizi anak Indonesia akan terjamin. Sehingga kerja-kerja BKKBN di bawah pimpinan Hasto Wardoyo untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak terkena gizi buruk (stunting) juga tercapai.

"Bung Karno menjelaskan ada tiga alat untuk merubah dunia. Pertama kekuatan senjata, kekuatan kapital, ketiga kekuatan ide. Memerdekakan republik, kita tidak punya dana, Belanda punya dana, tapi bisa merdeka. Bung Karno membebaskan Irian Barat, kita tidak punya dana. Tetapi dengan ide, kita bisa membebaskan Irian Barat," urai Hasto Kristiyanto. 

"Kita tidak punya dana tetapi kita mampu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Maka yang betul adalah ide yang dijalankan dengan semangat kolektivitas dan kepeloporan oleh kader-kader partai," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri mengatakan, potensi kelautan Indonesia masih sangat besar dan sejauh ini belum bisa secara maksimal dimanfaatkan. Perhatian Pemerintah dalam memaksimalkan potensi ini juga masih rendah. Padahal kawasan pesisir adalah pemukiman terpadat dengan 75 persen warga tinggal di area itu. Alhasil, tingkat kemiskinan juga tetap tinggi.

Pada titik itu, DPP PDI Perjuangan mengharapkan para kadernya bisa berperan, khususnya mereka yang menjabat sebagai kepala daerah.

"Kita pun harus jangan jago kandang. Banyak laut lepas kita yang belum terjamah. Saya pikir kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah atau Ketua DPRD maupun pengusaha bisa mengusahakan kapal-kapal ikan modern yang bisa memanfaatkan laut di atas 12 mil," kata Rokhmin.

"Tahun 2024 ini kita mendayagunakan sektor ini untuk kesejahteraan. Bukan hanya untuk kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir, tetapi seluruh rakyat Indonesia dengan basis permukiman dan keluarga yang berkualitas," jelas Rokhmin.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk memasukkan program kampung nelayan mandiri itu. 

DPP DPI Perjuangan sudah menyampaikan belasan ide dan program yang bisa dilaksanakan oleh para kepala daerah maupun kader PDI Perjuangan yang duduk di DPRD, terkait pembangunan kampung nelayan berkualitas. 

Menurut Ganjar, ide program itu seharusnya bisa langsung diaplikasikan. Tak perlu dilakukan semua oleh satu daerah, namun bisa diambil satu atau dua program yang benar-benar langsung bisa diterapkan di wilayah masing-masing.

Baca: Pemerintah Siap Tata Pemukiman Nelayan di 10 Daerah

"Kita bisa bikin quick win. Saya dari Jateng, di sini ada Pak Bupati Pati, itu bagus itu, bagaimana kita menata kampung nelayan kita dan melakukan asesmen apa yang menjadi problem," kata Ganjar.

"Misalnya apakah kita akan membantu nelayan, atau mendorong budidaya, atau apakah dengan kecanggihan teknologi, atau yang lain. Ambil saja satu atau dua, terus kita tempatkan," kata dia.

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa peluang terbuka di depan mata karena APBN 2021 sudah disepakati Pemerintah dan DPR. Maka selanjutnya, adalah kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun RAPBD 2021 dan membahasnya dengan DPRD di wilayah masing-masing.

"Ingat teman-teman, kita kan sedang membahas APBD 2021. Saya kira ambil saja satu dua program agar bisa menjadi serentak dan kami di provinsi siap membantu," kata Ganjar.

Baginya, covid-19 yang terjadi saat ini adalah momentum yang pas untuk mengembangkan desa nelayan yang mandiri. Ketika seluruh ekonomi minus di saat pandemi, maka kesempatan buat orang Indonesia untuk masuk pada garis start secara bersama-sama dengan negara lain yang sudah lebih dulu maju. 

"Keunggulan itulah kita ambil. Sinergi antar kader PDI Perjuangan sudah waktunya," imbuhnya.

Quote