Jakarta, Gesuri.id - Ada satu pertanyaan yang selalu muncul setiap kali saya melihat kereta cepat Whoosh meluncur di atas rel. Keretanya memang cepat. Tetapi laju pembengkakan biayanya, maaf saya harus bilang, juga tidak kalah cepat.
Tulisan ini bukan laporan investigasi. Ini hanya perenungan seorang yang sehari-hari duduk di Komisi XI, ikut membahas angka, utang, dan risiko fiskal. Apalagi sebelumnya duduk di Komisi VI, yang ikut mengawasi sejak awal proses pengerjaan proyek prestisius ini. Saya hanya ingin berandai-andai, bagaimana jadinya kalau dulu Indonesia memilih Jepang, bukan China?
Sulit memastikan hasil akhirnya akan lebih baik atau lebih buruk. Tetapi hampir pasti jalannya akan berbeda. Dan perbedaan itulah yang jarang kita bicarakan secara jujur.
Jepang adalah negeri yang melahirkan kereta cepat modern pertama di dunia. Shinkansen mereka sudah beroperasi sejak 1964. Dikenal bukan hanya karena kecepatan, tetapi juga karena ketepatan waktu yang luar biasa, keselamatan yang hampir tanpa cela, dan budaya perawatan yang sangat disiplin. Di Jepang, kereta terlambat satu menit saja bisa menjadi berita nasional. Bagi mereka, kereta cepat bukan sekadar alat transportasi, tetapi simbol budaya kerja yang tertib, presisi, dan tidak suka kompromi.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
China berbeda. Mereka baru serius membangun kereta cepat dalam dua dekade terakhir. Tetapi kemajuannya luar biasa. Dalam waktu singkat, China membangun jaringan kereta cepat terbesar di dunia. Keunggulan mereka bukan pada panjangnya pengalaman, melainkan pada keberanian mengambil keputusan, kecepatan membangun, dan skala ekonomi yang membuat biaya konstruksi mereka jauh lebih murah dibanding banyak negara lain. Kalau Jepang unggul karena disiplin jangka panjang, China unggul karena kemampuan bergerak cepat dalam skala besar, termasuk dalam menawarkan paket pendanaan.
Ketika Indonesia membuka tender proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, kedua negara datang dengan pendekatan yang mencerminkan watak mereka masing-masing.
Jepang datang dengan reputasi dan pengalaman. Mereka menawarkan pinjaman berbunga sangat rendah, tetapi dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar, yaitu adanya jaminan penuh dari pemerintah. Mereka ingin semuanya dihitung dengan hati-hati, mulai dari studi kelayakan, pembebasan lahan yang tuntas sebelum ground breaking, sampai proyeksi jumlah penumpang yang realistis, bahkan cenderung konservatif.
China datang dengan tawaran yang, terus terang, sangat menggoda. Mereka bilang bahwa proyek ini tanpa jaminan pemerintah, tanpa membebani APBN, dengan skema business to business. Proyek bisa selesai lebih cepat. Di atas kertas, ini seperti mimpi. Siapa yang tidak tergoda? Proyek miliaran dolar, katanya, tanpa risiko fiskal.
Tetapi dalam dunia penganggaran negara, saya belajar satu hal bahwa tidak ada proyek sebesar itu yang benar-benar bebas risiko. Ketika pembebasan lahan tersendat, biaya konstruksi membengkak, dan jadwal molor, siapa yang akhirnya turun tangan? Negara.
Maka skema yang dulu dipromosikan sebagai “tanpa membebani APBN” pada akhirnya tetap membutuhkan suntikan dana negara, entah dalam bentuk penyertaan modal negara, penjaminan, atau berbagai kebijakan lain yang tetap membawa konsekuensi fiskal. Bedanya, beban itu datang belakangan, tidak sejak awal. Dan beban yang datang belakangan sering kali lebih sulit dijelaskan kepada publik. Lebih celaka lagi adalah kerugian akibat beban finansial yang harus ditanggung setelah beroperasi.
Kalau Jepang yang dipilih, mungkin kita tidak akan melihat kereta cepat selesai secepat sekarang. Bisa jadi prosesnya lebih lama. Lebih banyak rapat, lebih banyak studi, lebih banyak kehati-hatian yang kadang membuat orang tidak sabar. Tetapi justru karena itu, pembengkakan biaya mungkin bisa ditekan sejak awal dan risiko finansial bisa lebih terukur. Jepang punya pengalaman pahit dengan proyek-proyek infrastruktur di luar negeri yang gagal karena terlalu optimistis. Dari pengalaman itu mereka belajar untuk tidak mudah mengatakan “ya”.
Yang lebih menarik, sejak awal Jepang sebenarnya lebih tertarik membangun jalur Jakarta–Surabaya, bukan hanya Jakarta–Bandung. Dari sudut pandang mereka, kereta cepat akan lebih masuk akal secara ekonomi jika melayani perjalanan jarak jauh yang benar-benar bisa menggantikan pesawat dan mobil pribadi.
Jakarta–Bandung terlalu dekat. Orang masih punya banyak pilihan: mobil pribadi, travel, atau kereta biasa yang jauh lebih murah. Saya kadang bertanya pada diri sendiri: apakah kita terlalu cepat mengejar simbol kemajuan, tetapi kurang sabar menghitung kelayakan ekonominya?
Saya tidak ingin disalahpahami. Tulisan ini bukan untuk mengatakan bahwa memilih China pasti salah, lalu memilih Jepang pasti benar. Tidak. Persoalannya lebih mendasar daripada sekadar “Jepang atau China”.
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Persoalannya adalah apakah kita terlalu mudah tergoda oleh janji biaya murah, proses cepat, dan narasi bahwa proyek besar bisa berjalan tanpa risiko?
Di Komisi XI, saya melihat pola ini berulang. Banyak proyek strategis dibungkus dengan skema yang terlihat kreatif dan ringan di awal, tetapi pada akhirnya tetap membebani negara. Bukan karena skemanya selalu buruk, melainkan karena kita sering lupa bahwa tidak ada yang benar-benar gratis dalam proyek sebesar ini.
Dalam proyek strategis, mitra memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah keberanian pemerintah untuk bersikap kritis terhadap semua tawaran, termasuk tawaran yang datang dengan janji paling manis. Tawaran yang terlihat paling murah belum tentu paling hemat. Tawaran yang terlihat paling cepat belum tentu paling aman. Dan mitra yang menjanjikan segalanya tanpa risiko justru sering kali perlu paling dicermati.
Ini bukan soal curiga. Ini soal kehati-hatian. Saya percaya, jika kita bekerja dengan pikiran jernih dan keberanian untuk mengatakan “tunggu dulu, kita hitung ulang”, biasanya kita akan sampai pada pilihan yang lebih bijak. Mungkin tidak spektakuler. Mungkin tidak cepat. Tetapi setidaknya, beban yang ditanggung rakyat tidak menjadi lebih berat hanya karena kita terlalu terburu-buru ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa.
Karena pada akhirnya, proyek strategis bukan hanya soal siapa yang membangun. Tetapi siapa yang pada akhirnya menanggung akibat jika perhitungannya salah. Dan akibat itu, hampir selalu ditanggung oleh rakyat yang tidak pernah duduk di meja tender.
