Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan keinginan menteri BUMN mengajak Ahok untuk mengisi salahsatu jabatan di BUMN perlu dilihat berdasarkan kemampuannya.
"Tidak ada larangan bagi pak menteri untuk mengajak atau menunjuk siapapun termasuk Ahok jadi bos BUMN. Namun yang mesti diperhatikan adalah penempatan seseorang jadi direksi BUMN harus dilihat dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya," ujar Politikus PDI Perjuangan itu di Kompleks DPR, Rabu (13/11).
Baca: Ahok Siap Diajak Erick Thohir Jadi Bos BUMN
Darmadi menambahkan, penunjukan Ahok nantinya tidak atas dasar kepentingan tertentu. "Agar tidak terjadi konflik kepentingan di kemudian hari. Mengelola BUMN harus benar-benar orang yang memiliki integritas yang kuat," tandas bendahara Megawati Institute itu.
Sebaiknya, saran dia, Menteri BUMN menunjuk Ahok untuk mengisi pos jabatan di BUMN yang memang benar-benar membutuhkan karakter kepemimpinan seperti yang dimiliki Ahok.
"Jangan ditempatkan di BUMN yang sudah stabil. Tapi tempatkan Ahok di BUMN yang sedang "sakit". Bisa di PLN, Jiwasraya, PTPN III, Bulog. Saya kira itu pilihan tepat jika Ahok ditempatkan di BUMN-BUMN tersebut," kata dia.
"BUMN-BUMN yang banyak terindikasi permainan kotor dan korupsi sangat cocok buat Ahok. Dengan kemampuan Ahok yang mumpuni, integritas yang bersih dan karakter yang kuat. Lebih baik suruh beresin BUMN yang bermasalah,bahkan saran saya Ahok diangkat saja sebagai deputy BUMN yang banyak mengurusin BUMN-BUMN yang sakit dan dipenuhi masalah good governance. Mumpung lagi kosong satu kursi deputy Menteri BUMN," pungkasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan pantauan wartawan hari ini Ahok menyambangi Kantor kementerian BUMN.
Baca: Ahok Mau Bisnis Jagung & Ayam Saja, Emoh Jadi Dewas KPK
Saat ditanya awak media maksud kedatangannya ke kantor kementerian BUMN, Ahok mengaku belum tahu ia bakal mengisi pos jabatan BUMN yang mana.
"Saya tidak tahu [BUMN apa,red]. Mungkin Desember atau November, saya tidak tahu. Tanya ke pak Menteri. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN," terang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
