Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk memastikan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal-kapal pengawasan laut.
Menurutnya, hal itu harus dilakukan selama masa transisi penerapan sistem pengawasan baru yang tengah dikembangkan dan akan diterapkan, yaitu Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).
Adapun sistem tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan sistem pengawasan laut nasional untuk meningkatkan efektivitas pengawasan laut, penegakan hukum berbasis data digital, serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang kelautan dan perikanan.
“Sistem ini kan kita perjuangkan bersama dengan tujuan mulia, menyelamatkan potensi laut kita seperti yang selalu dipidatokan Pak Presiden tapi sebelum sistem ini benar-benar berjalan, kita juga harus memastikan kapal pengawas kita bisa beroperasi dengan BBM yang cukup,” kata Alex, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (5/11/2025).
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk tidak menunggu sistem baru siap hingga tiga tahun lagi. Karena menurutnya, pengawasan lautan tidak bisa berhenti hingga kesempurnaan sistem terjadi.
“Kalau sekarang saja kapal yang ada tidak punya BBM cukup, berarti pengawasan kita lemah. Masa kita harus menunggu tiga tahun dulu, kekayaan laut kita diambil baru kemudian pengawasan optimal. Kan tidak seperti itu,” tegasnya.
Terakhir, Alex juga menyoroti kondisi sumber daya manusia di lapangan, khususnya awak kapal (ABK) pengawas. Ia menilai faktor kemanusiaan perlu diperhatikan, termasuk masa kerja dan waktu pemulangan mereka.
"Kalau ABK ditugaskan enam bulan terus tidak dipulangkan ke keluarganya, itu tidak manusiawi. Kita sesama manusia, apalagi sesama laki-laki, harus mempertimbangkan aspek itu,” tandasnya.
