Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah lebih mengutamakan perlindungan ekosistem Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dibandingkan memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Menurutnya, upaya pelestarian harus didasarkan pada penelitian ilmiah agar keberlangsungan hidup Badak Jawa tetap terjaga.
"Badak Jawa sudah pernah alami meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883, bukankah lebih baik menjaga ekosistem dengan melakukan penelitian bagaimana badak purba tersebut bisa bertahan hidup?" ujar Alex, Senin (16/11/2026).
Alex menilai, rencana pemindahan Badak Jawa ke lokasi lain tidak serta-merta menjamin keselamatan satwa yang terancam punah tersebut. Sebab, kawasan tujuan relokasi belum tentu memiliki kondisi lingkungan dan karakteristik habitat yang sesuai dengan kebutuhan hidup Badak Jawa.
"Daripada memindahkan ke lokasi yang belum tentu sesuai dengan habitatnya. Sebaiknya berdasarkan penelitian," imbuhnya.
Pernyataan Alex tersebut menanggapi rencana pemerintah memindahkan sejumlah Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Rencana itu mencuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi ancaman tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan, relokasi tersebut merupakan salah satu gagasan untuk menjamin kelangsungan populasi Badak Jawa dari ancaman bencana alam.
"Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo” kata Hashim saat ditemui di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Hashim menegaskan bahwa pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo masih sebatas gagasan dan belum menjadi keputusan final pemerintah.
Menurut Hashim, rencana tersebut membutuhkan kajian mendalam, mulai dari kesesuaian habitat, kondisi kesehatan satwa, hingga kesiapan kawasan yang akan menjadi lokasi baru bagi Badak Jawa.
Selain aspek ekologis, relokasi juga membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit. Karena itu, pemerintah membuka peluang keterlibatan lembaga internasional dan para donatur untuk mendukung pembangunan habitat baru di kawasan Taman Nasional Alas Purwo.
Salah satu opsi pendanaan yang dipertimbangkan adalah melalui skema *forest financing* dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF).
Hashim menyebut sejumlah pihak internasional telah menunjukkan ketertarikan untuk mendukung rencana tersebut, termasuk kemungkinan membiayai pembangunan kawasan habitat baru bagi Badak Jawa.
“Nanti mungkin ada lembaga internasional, donatur-donatur dan sebagainya nanti ingin membiayai. Kan perlu dana. Kalau mereka tertarik, ada sebagian tertarik untuk membiayai pendirian suatu tempat baru di Alas Purwo,” kata dia.
Di tengah wacana relokasi tersebut, pandangan Alex menegaskan pentingnya menjadikan penelitian dan perlindungan habitat sebagai landasan utama kebijakan konservasi. Dengan demikian, setiap langkah penyelamatan Badak Jawa tidak justru menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidup satwa endemik Indonesia tersebut.

















































































