Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana mempertanyakan kesanggupan para direksi BUMN di sektor konstruksi untuk menjalankan penugasan pemerintah soal pembangunan.
Menurut Ananta, penjelasan ini diperlukan karena beberapa ahli dan mantan menteri BUMN memberikan sorotan terhadap kinerja BUMN.
"Saya sebenarnya ingin mendapatkan penjelasan dan jawaban dari 3 BUMN yang sekarang ini hadir, sejauh mana bapak-bapak atau direksi itu punya keyakinan bisa menyelesaikan amanah dari pemerintah untuk melaksanakan penugasan ini?" tanya Ananta saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk terkait pendalaman Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN TA 2020, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (1/7).
Baca: Pertamina IPO, Mercy: Awas Mafia Masuk & Kendali Penuh!
Ananta menilai, sekarang ini BUMN-BUMN sedang menghadapi masalah mendasar yaitu persoalan sumber daya manusia (SDM) dan mental.
SDM dan Mental ini, lanjut Ananta, sangat berkaitan dengan penggunaan uang, khususnya Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun pencairan utang. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan semua jajarannya agar menyatukan perasaan dalam bekerja.
Oleh karena itu, Ananta meminta agar para direksi BUMN konstruksi menjelaskan kesanggupan itu secara tertulis.
"Jadi jawaban ini boleh diberikan tertulis karena ini dokumen. Sehingga ketika nanti ada masalah kita bisa buka, bahwa pernah punya komitmen," tuturnya.
Ananta juga menyentil para direktur BUMN yang kadang tak berani melangkah cepat lantaran takut membuat kesalahan yang berujung terlibat korupsi.
"Tetapi memang harus diakui memang (ada) juga terjadi korupsi," katanya.
Pada kesempatan ini, Ananta juga meminta Dirut Hutama Karya Persero, untuk menjelaskan dengan detail bagaimana merealisasikan pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera yang diperkirakan menelan total investasi hampir Rp 500 triliun.
Baca: Adian Ungkit Janji Jokowi yang Belum Direalisasikan Erick
"Bahwa tadi disampaikan kaitannya HK (menggarap) proyek tol (lebih 2000 KM) itu hampir menelan anggaran 500 Triliun misalnya, kemudian dalam FGD pernah disampaikan tidak akan melibatkan asing misalnya, kalau tidak melibatkan asing lalu melibatkan siapa?" tanya Ananta.
"Terus skenario dan desainnya kaya apa, kaya tadi misalnya, melibatkan pengusaha local, UMKM dan sebagainya. Sehingga nanti kesan bahwa ini ada intervensi kemudian ada gerakan asingisasi itu bisa terjawab disini," tandas Ananta.
