Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya berjalan optimal dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Karena sudah menjadi prioritas nasional, daerah harus berperan aktif. Termasuk memberikan masukan dan ruang penyempurnaan agar pelaksanaannya benar-benar efektif,” kata Ananda, dikutip Kamis (26/3/2026).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan komitmen pengawasan terhadap program tersebut. Ananda menilai, MBG tidak boleh berhenti sebagai kebijakan administratif semata, tetapi harus diwujudkan sebagai solusi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, program MBG memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari agenda besar pembangunan nasional. Program ini bahkan telah tercantum dalam berbagai dokumen penting negara, mulai dari Asta Cita hingga rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
Ia menjelaskan, keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh perencanaan pemerintah pusat. Justru, implementasi di daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan tersebut benar-benar berjalan sesuai harapan.
“Pusat dan daerah harus berjalan beriringan. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sinergi yang kuat menjadi kunci agar program ini benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ananda juga mengingatkan bahwa tanpa koordinasi yang kuat, potensi besar program MBG berisiko tidak berjalan optimal. Ia menilai peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sangat krusial untuk memastikan kesinambungan serta efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya fungsi pengawasan dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. DPRD, kata dia, akan menjalankan peran kontrol agar MBG tidak hanya menjadi wacana atau kepentingan politik semata, tetapi benar-benar memberikan dampak yang nyata dan terukur.
“Manfaat program harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi formalitas atau sekadar pencitraan,” ujarnya.
Selain itu, Ananda juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya program tersebut. Partisipasi publik dinilai sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sehingga pelaksanaan MBG dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
