Denpasar, Gesuri.id - Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan daerah setempat dapat menjadi percontohan implementasi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan ajaran Bung Karno.
"Salah satunya persatuan, kesatuan dan toleransi antar-umat beragama harus dikedepankan. Harus menjaga persatuan dan kesatuan, penuh toleransi, hormat menghormati dalam menjalankan agama," kata Koster, di Denpasar, Kamis (24/1).
Baca: Cara Baru Milenial Memahami Pancasila Zaman Now
Bali, lanjut Koster, antarumat beragamanya harus hidup berdampingan. Bahkan tak jarang tradisi, kebiasaan, adat istiadat dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing agama menjadi kekuatan dan keunggulan ketika dikolaborasikan dalam proses akulturasi dengan tanpa menghilangkan identitas serta jati diri sebagai manusia Bali.
Diapun sadar betul akan potensi tersebut sehingga Koster menegaskan akan terus mengedepankan semangat kerukunan antar-umat beragama. "Di Bali ini kita harus mengedepankan kerukunan hidup antarumat beragama," ucapnya.
Ia tidak ingin persinggungan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terjadi di Bali. Sebaliknya, ia ingin persaudaraan antar-umat beragama terus dipupuk, dijalin dan dirawat dengan baik sebagai kekuatan yang dimiliki Bali.
"Tidak boleh berantem gara-gara SARA, apalagi bentrok antar-ormas. Tidak boleh. Meski Bali ini kecil, sedikit penduduknya, tapi bisa menggetarkan dunia. Oleh karena itu, saya ingin menjadikan Bali sebagai 'pilot project' implementasi nilai-nilai Pancasila sesuai ajaran Bung Karno," ujarnya yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.
Di sisi lain, Koster juga bertekad mengembalikan masa-masa keemasan Bali dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Dengan visi tersebut, pihaknya terus berupaya mengembalikan identitas yang mulai pudar, menjadi ber-"taksu" (berkharisma).
Namun, segala upaya Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng itu bukanlah tanpa halangan. Seperti baru-baru ini, Koster mendapat serangan pendiskreditan terkait undangan peletakan batu pertama pembangunan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali di Kota Denpasar.
Selaku pemimpin Bali yang daerahnya sudah terkenal akan toleransi dan kerukunan antaragama masyarakatnya, Koster pun menerima undangan serta permohonan tersebut.
"Keberadaan umat Islam di Bali, rencana pembangunan kantor MUI dengan biaya swadaya, tidak mohon bantuan dana kepada Gubernur," ucapnya.
Menurut dia, diperlukan perlakuan yang adil antar-umat beragama yang ada di Bali. "Pengayoman, pembinaan dan perlindungan yang sama bagi antar-umat beragama harus dikedepankan. Ini komitmen kami, sungguh-sungguh menjaga Bali ini menjadi wilayah yang kuat, dibangun secara bersama-sama oleh semua masyarakatnya tanpa memandang SARA," tuturnya.
Dia menambahkan, semua majelis umat beragama di Bali harus sering berkoordinasi dan berkomunikasi, termasuk dengan pemerintah dalam melaksanakan tata kehidupan masyarakat di Bali.
Sebelumnya, Koster juga menerima audiensi sejumlah pengurus PHDI Bali dan kabupaten/kota se-Bali, yang berlangsung di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Jumat (18/1).
Baca: Pancasila Payung Kehidupan Berbangsa yang Mempersatukan
Dalam kesempatan itu, ia pun menegaskan komitmennya akan memperkuat PHD secara keorganisasian. Salah satunya dengan pembangunan sekretariat PHDI kabupaten/kota se-Bali yang akan dimulai awal tahun 2020.
"Parisada akan menjadi mitra kerja pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan SDM Bali unggul yaitu memiliki jati diri, integritas moral dan kompetensi profesional, sehingga mampu bersaing dalam menghadapi kompetisi pada tataran nasional dan global," ucapnya.
Kualitas jati diri dan integritas moral tersebut, lanjut dia, bisa digali dari referensi melalui sastra atau lontar yang merupakan kearifan lokal Bali, yang hanya ada di Bali.
