Banjarmasin, Gesuri.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, resmi berpindah tugas dari Komisi I ke Komisi IV.
Perpindahan ini menjadi babak baru baginya untuk fokus memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga kesejahteraan sosial.
Syaripuddin menegaskan, rotasi komisi ini bukan sekadar perubahan posisi di internal parlemen. Baginya, ini adalah momentum memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran pada sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Komisi IV sangat strategis karena membidangi pelayanan dasar. Pendidikan harus dibenahi, layanan kesehatan wajib semakin mudah dijangkau, dan program kesejahteraan harus tepat sasaran. Itu fokus utama saya,” ujar Syaripuddin.
Di sektor pendidikan, pria yang akrab disapa Bang Dhin ini menyoroti pentingnya pemerataan akses, kelayakan sarana sekolah, hingga penguatan pendidikan vokasi. Menurutnya, vokasi di Kalsel harus adaptif dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi daerah.
“Setiap anak di Kalimantan Selatan, termasuk yang tinggal di pelosok, punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas,” cetusnya.
Tak kalah krusial, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Ia mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat layanan kesehatan dasar, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Ketersediaan tenaga medis dan jaminan bagi warga kurang mampu tidak boleh luput dari perhatian.
“Kita tidak ingin ada warga yang kesulitan berobat karena kendala jarak atau biaya. Pemerintah harus hadir menjamin kesehatan rakyat,” tegas Syaripuddin.
Berbekal pengalamannya di Komisi I yang membidangi tata kelola pemerintahan dan regulasi, ia optimistis dapat membawa kinerja Komisi IV menjadi lebih terukur dan berdampak nyata. Ia berjanji tidak akan terjebak pada formalitas ruang rapat belaka.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Pengawasan harus turun langsung ke lapangan. Kita harus pastikan program ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya,” lanjutnya.
Ia juga mendorong agar setiap kebijakan daerah ke depan disusun berbasis data dan aspirasi riil masyarakat, bukan sekadar penyerapan anggaran secara administratif.
“Arah perjuangan kita jelas. Anggaran harus menjawab kebutuhan rakyat, dan kesejahteraan masyarakat adalah ukuran mutlak keberhasilan pembangunan,” pungkasnya.
