Serang, Gesuri.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa, menyarankan pemerintah untuk menghentikan sementara atau menyesuaikan skema distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
Langkah taktis ini dinilai perlu guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan potensi makanan terbuang sia-sia (food waste) akibat absennya siswa di ruang kelas.
"Karena sasaran utama MBG adalah peserta didik di sekolah, maka selama masa libur, mekanisme pelaksanaannya perlu disesuaikan. Menurut saya, jika peserta didik tidak berada di sekolah, maka pelaksanaan MBG dapat dihentikan sementara atau disesuaikan dengan skema yang lebih efektif dan tepat sasaran," ujar Yeremia kepada awak media, Rabu (17/6).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Politisi senior yang juga anggota Komisi V DPRD Banten ini menilai, fase transisi menuju libur sekolah merupakan titik rawan dalam rantai pasok program MBG jika tidak dimitigasi dengan regulasi yang fleksibel.
Memaksakan skema distribusi reguler saat sekolah sedang libur dianggap tidak realistis dan berisiko tinggi secara finansial.
Mengingat karakteristik makanan siap saji memiliki batas waktu konsumsi yang sangat pendek, ketiadaan siswa di sekolah akan meningkatkan drastis risiko makanan tidak terserap atau salah sasaran.
Sebagai solusi alternatif jika program tetap berjalan, Yeremia mendorong Badan Gizi Nasional dan pembuat kebijakan untuk memindahkan titik distribusi langsung ke kantong-kantong permukiman warga yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Yeremia menyarankan agar masa libur sekolah ini dimanfaatkan secara produktif oleh pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional, hingga dinas terkait di daerah sebagai momentum ‘jeda strategis’.
"Menjelang libur sekolah, pengawasan Program MBG mestinya harus diperkuat untuk memastikan tidak terjadi pemborosan anggaran, penurunan kualitas layanan, maupun masalah distribusi," tegasnya.
Waktu luang selama libur sekolah, lanjut Yeremia, sebaiknya digunakan untuk melakukan audit total terhadap vendor penyedia makanan serta menyempurnakan akurasi data penerima manfaat di tingkat desa atau kelurahan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Ia menekankan bahwa akuntabilitas keuangan tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar target penyerapan anggaran semata. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus dipastikan berdampak nyata pada perbaikan gizi anak.
"Yang terpenting adalah memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan manfaat program tetap optimal. Jangan sampai makanan yang disiapkan tidak tersalurkan dengan baik atau bahkan terbuang," pungkas Yeremia.
Melalui pengetatan pengawasan dan pembenahan sistem logistik ini, diharapkan saat tahun ajaran baru bergulir nanti, Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Banten dapat berjalan jauh lebih matang, higienis, akurat, dan bebas dari pemborosan.
