Jakarta, Gesuri.id - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah perlu menangguhkan rencana efisiensi anggaran belanja yang akan dijalankan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Hal tersebut perlu dilakukan sembari melihat kondisi pertumbuhan ekonomi domestik,
Baca: Ganjar Pastikan PDI Perjuangan Siap Upgrade Kurpol Perempuan
“Kalau melihat kebutuhan pemerintah, program-program pemerintah saat ini, dimana pemerintah melakukan efisiensi 2025, bahkan akan dilanjutkan 2026, lebih baik menurut hemat saya keinginan itu untuk sementara ditangguhkan dulu,” ucap Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah di Kompleks Parlemen pada Selasa (27/5/2025).
Menurut dia, kinerja perekonomian domestik sedang mengalami tantangan berat. Oleh karena itu perlu sinergi seluruh pemangku kepentingan agar perekonomian berjalan optimal. Rasio pendapatan negara ditargetkan pada kisaran 11,71% hingga 12,22% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan rasio belanja negara dialokasikan dalam kisaran 14,19% sampai 14,75% dari PDB.
Baca: PDI Perjuangan Resmi Laporkan Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri
"Tantangannya memang berat, tapi tantangan itu harus kita lalui bersama. Best effort terus dilakukan oleh pemerintah, karena penerimaan negara baik pajak maupun cukai, termasuk PNBP di dalamnya, pemerintah memang punya tantangan yang sangat berat, untuk memenuhi target APBN 2026,” terang Said.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, perang tarif perdagangan, konflik geopolitik dan dinamika global lainnya, yang ikut memberikan dampak terhadap kondisi dalam negeri baik secara ekonomi, politik sosial, dan budaya. Oleh karena itu pemerintah harus meredam dampak tekanan perekonomian global tersebut dengan menjalankan kebijakan yang tepat.
