Magelang, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menggelar sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jumat (8/5).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta prosedur pelayanan kesehatan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Di hadapan sekitar 250 warga, Vita menekankan bahwa status kepesertaan yang aktif merupakan kunci utama dalam mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal. Ia menegaskan bahwa JKN-KIS bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen negara untuk menjamin hak dasar warga negara.
"Jangan menunggu sakit baru mengurus BPJS. Masyarakat harus proaktif memastikan status kepesertaannya tetap aktif sebagai bentuk antisipasi dini," ujar Vita.
Menanggapi isu penonaktifan mendadak jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara nasional sejak Februari 2026, Vita mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret di tingkat pusat. Ia telah melakukan Rapat Kerja (Raker) bersama pemangku kepentingan terkait, mulai dari Kementerian Sosial, Dukcapil, BPS, hingga BPJS Kesehatan.
"Kami sudah mempertanyakan status 1,1 juta peserta yang nonaktif agar bisa segera diaktifkan kembali. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan warga tidak kehilangan hak kesehatannya," tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Magelang, Maya Susanti, memaparkan data kepesertaan di wilayahnya. Meski cakupan kepesertaan telah mencapai 98,26% dari total penduduk, namun baru sekitar 71% yang berstatus aktif.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Artinya, ada sekitar 27% peserta yang statusnya nonaktif. Hal ini berisiko menimbulkan kendala besar saat warga membutuhkan layanan medis darurat," jelas Maya.
Terkait keluhan pelayanan, Maya memastikan bahwa BPJS Kesehatan telah menempatkan petugas penanggung jawab di setiap rumah sakit di wilayah Kota/Kabupaten Magelang, Temanggung, hingga Wonosobo. Petugas tersebut disiagakan khusus untuk menerima dan menyelesaikan keluhan masyarakat secara langsung di lapangan.
