Jakarta, Gesuri.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyayangkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan dengan Presiden ke-2 RI Soeharto, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.
Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari tak setuju penilaian pembangunan di era Jokowi tidak disertai dengan pembangunan industri di sampingnya. Dirinya menyebut hal itu tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Baca: Jokowi Lakukan Pembangunan Infrastruktur Tanpa Tebang Pilih
“Bagaimana membangun industri tanpa infrastruktur (jalan)? Jokowi kan diwarisi deindustrialisasi yang salah satunya karena tidak ada insentif terutama infrastruktur dan energy (listrik). Jokowi sudah menjawab dengan indeks investment yang membaik secara signifikan,” ujar Eva Kusuma Sundari, Selasa (20/11).
Eva Kusuma Sundari tidak setuju jika ada pihak yang membandingkan Jokowi dengan Soeharto. Dirinya menilai berlebihan apabila Jokowi yang baru memimpin Indonesia selama 4 tahun dibandingkan dengan Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan gaya otoriternya.
“Kalau membandingkan dengan Seoharto yo kebangetan, 32 tahun jadi diktaktor. Jokowi tidak ditinggali warisan yang sehat misalnya sistem penganggaran yang akuntabel, malah KKN,” ungkapnya.
Selain itu, Eva Kusuma Sundari juga mengetahui ketersediaan bahan-bahan pangan di era Jokowi dibandingkan dengan Soeharto yang disebut berhasil melakukan swasembada pangan. Jokowi justru tengah disoroti karena mengimpor barang-barang yang menurut banyak pihak masih bisa disediakan di dalam negeri.
Baca: Jokowi Membangun Infrastruktur Secara Tepat dan Terukur
Dirinya pun meminta untuk tidak memandang sebelah mata kepada Jokowi. Sebab, di samping adanya impor yang menurutnya tidak bisa dihindari, jumlah ekspor Indonesia ke luar negeri pun terus meningkat setiap tahunnya.
“Meski Kabupaten Jombang sudah ekspor beras ke Vietnam (karena over supply) ternyata kita perlu impor untuk di daerah lain. Untuk ikan kelebihan sebagai dampak kesuksesan Bu Susi menghabisi illegal fishing. Tapi toh sarden masih impor dari Taiwan. Ekspor ikan kita naik dan menyumbang APBN. Sementara tidak pernah terjadi disebelumnya,” kata Eva Kusuma Sundari.
