Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana menyoroti munculnya labelisasi terhadap kelompok masyarakat yang menyampaikan pandangan kritis terhadap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia itu.
Kritikan itu muncul setelah Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kementerian Kebudayaan Agus Mulyana menyebut pihak yang menolak dan mengkritisi proyek penulisan sejarah itu sebagai kelompok radikal dan sesat sejarah.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
“Saya membaca di media, ada yang menyebut kelompok pengkritik proyek ini sebagai sesat, bid’ah sejarah, bahkan radikal,” kata Bonnie dalam rapat kerja bersama Kemenbud RI, Senin, 26 Mei 2025. “Saya minta klarifikasi dari Direktur Sejarah dan Kemuseuman.”
Bonnie menyebut, kelompok yang hadir menyampaikan kritik terhadap proyek tersebut antara lain dipimpin oleh Marzuki Darusman, tokoh senior Golkar yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung di era Presiden Abdurrahman Wahid, Ketua Komnas HAM, hingga pelapor khusus PBB untuk isu HAM.
Ia juga menyebut nama Kiai Imam Aziz, tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat di PBNU. “Apakah tokoh-tokoh seperti Pak Marzuki dan Kiai Imam ini yang disebut sesat dan radikal?” ujar Bonnie.
Ia mengingatkan agar pejabat negara tidak mudah melabeli kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dalam isu sejarah.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
“Ini saatnya kita hentikan stigma dan label. Kritik sedikit dibilang radikal. Celana cingkrang dikira teroris. Besok-besok dibilang komunis, Taliban. Jangan main stempel begitu,” kata Bonnie. “Karya sejarah macam apa yang bisa dihasilkan bila pendekatannya dilandasi stigma?”
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi kritikan dari Bonnie. Fadli mengaku tak tahu menahu perihal pernyataan yang disampaikan anak buahnya itu. Dia menegaskan pernyataan Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kemenbud Agus Mulyana sebagai pernyataan pribadi dan bukan mewakili institusi Kemenbud secara keseluruhan.
