Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menyoroti sejumlah temuan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Jawa Timur,
Hal ini akan temuan kasus roti berjamur dan telur rebus yang masih terdapat kotoran ayam di Kabupaten Magetan.
Menurut Deni, temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Timur karena berpotensi terjadi di daerah lain jika pengawasan tidak diperketat.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Kasus di Magetan ini harus segera disikapi. Satgas tidak boleh hanya menjadi struktur administratif tanpa pengawasan nyata di lapangan,” ujar Deni di Surabaya, Jumat (27/2/2026).
Ia mengungkapkan, selain temuan telur yang tidak layak konsumsi, pihaknya juga menerima sejumlah aduan masyarakat terkait kualitas menu MBG selama Ramadan.
Beberapa laporan menyebutkan makanan yang dibagikan dinilai belum memenuhi standar gizi yang layak dan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan.
“Ini persoalan serius. Jika benar terjadi penurunan kualitas atau ketidaksesuaian harga, berarti ada masalah pada pengawasan dan kontrol distribusi di tingkat pelaksana,” tegasnya.
Sebagai fungsi pengawasan legislatif, Deni meminta Satgas MBG di daerah lebih aktif melakukan monitoring lapangan, verifikasi kualitas makanan, serta audit sederhana terkait kesesuaian menu dengan pagu biaya program.
Legislator yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menegaskan, program yang menggunakan anggaran negara dan menyangkut pemenuhan hak gizi masyarakat harus dijalankan secara akuntabel dan transparan.
“Program yang menyangkut hak gizi masyarakat tidak boleh lepas dari akuntabilitas. Pengawasan harus benar-benar berjalan,” ujarnya.
Deni juga mendorong evaluasi terbuka terhadap setiap laporan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi Badan Gizi Nasional, termasuk memastikan adanya langkah korektif di tingkat daerah melalui Satgas MBG.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Pengawasan ketat perlu dilakukan agar tujuan baik program pemerintah pusat tidak tercoreng oleh lemahnya kontrol di lapangan. Ini soal hak gizi masyarakat,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek tersebut.
Diketahui, polemik pelaksanaan MBG selama Ramadan mencuat setelah ditemukan paket makanan berisi roti berjamur serta telur rebus yang cangkangnya masih berlumur kotoran ayam di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.
Temuan tersebut memicu kekhawatiran publik terkait sistem pengendalian mutu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah dan ramai diperbincangkan di media sosial
