Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Rio Sambodo harap Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan 75 persen aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN berlanjut meski KTT ASEAN berakhir.
"Setuju (ada WFH), namun yang harus perlu digarisbawahi upaya mengurangi polusi udara di Jakarta tidak hanya berhenti pada momentum KTT ASEAN saja," Kata Dwi, Sabtu (19/8).
Baca: PDI Perjuangan Singgung Penyebab Utama Polusi di Ibu Kota
"Langkah strategis selanjutnya yang perlu ditekankan terkait teknis pengawasan pelaksanaan WFH, jangan sampai ASN yang menjalankan WFH, tapi masih bisa mobilisasi ke tempat-tempat lain menggunakan kendaraan pribadi," ucapnya.
Rio memberikan contoh saat hari libur nasional HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2023. Menurutnya, ada penurunan polusi udara.
"Terbukti pada 17 Agustus lalu, pada saat hari libur, polusi Jakarta mengalami penurunan," katanya.
Selain itu, agar kebijakan WFH bisa maksimal untuk mengurai kemacetan, pihak swasta perlu dilibatkan. Jadi, penanganan masalah polusi udara bisa berjalan maksimal.
"Agar kebijakan WFH dapat berpengaruh maksimal untuk mengurangi kemacetan, Pemprov DKI bisa melibatkan perusahaan swasta untuk mengikuti kebijakan tersebut," katanya.
Baca: Cegah Polusi Udara, Yuke Dorong Koridor Transjakarta Ditambah
"Penerapan WFH juga harus dilakukan evaluasi dan kesinambungan, agar bisa menilai apakah rencana tersebut mampu secara signifikan mengurangi polusi," katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menaikkan persentase aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama gelaran KTT ASEAN bulan depan. Tujuannya, supaya Jakarta tidak macet.
"Selama periode 4 sampai 7 September di sekitar venue Jakarta Selatan, Gambir, dan Gelora Bung Karno, akan diberlakukan bekerja dari rumah maupun bersekolah dari rumah. Bahkan untuk ASN akan kita tingkatkan sampai 75 persen," kata Heru
