Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan melayangkan kritik terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap kerakyatan di tengah ancaman kemandirian ekonomi lokal dan penghentian bantuan sosial.
Dalam pandangan umum fraksinya, PDI Perjuangan menuntut agar RPJMD benar-benar mencerminkan filosofi Trisakti, bukan sekadar dokumen administratif.
"Jika sampai di sini kita sudah menunaikan amanat jiwa rakyat dengan baik dan benar, dan Raperda RPJMD ini akan berjalan lancar, sukses dan berkah ke depannya," sindir Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Rana Suparman dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Menyiratkan keraguan akan keselarasan RPJMD dengan realitas kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.
Baca: Ganjar Isi Pelatnas Tim Pilkada PDI Perjuangan
Salah satu poin krusial yang disorot tajam adalah fenomena dominasi bawang dari luar daerah di pasar-pasar lokal Kuningan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Rana Suparman, sebelumnya telah mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini, terutama setelah penghentian berbagai program bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Sosial Beras (BSB).
"Bawang kita dipenuhi dari daerah lain di pasar kita yang selama ini mendapat bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, dan bantuan sosial beras BSB. Sekarang bantuan tersebut berhenti," tegasnya, Selasa (8/7/2025) di DPRD Kuningan
Ia menambahkan penghentian bantuan bagi 34.000 penerima bansos ini patut dipertanyakan, lantaran berpotensi menggerus kemandirian dan tradisi masyarakat, khususnya petani yang kini harus bersaing tanpa dukungan signifikan.
Fraksi PDI Perjuangan di tingkat kabupaten pun menindaklanjuti kekhawatiran ini dengan mempertanyakan strategi pemerintah daerah dalam menghadapi dampak penghentian bansos tersebut. Mereka mendesak penjelasan konkret mengenai langkah-langkah untuk mempertahankan kawasan pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengingat banyak kemiskinan justru lahir dari kalangan petani.
"Bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk mempertahankan kawasan pertanian, perkebunan, kehutanan sehingga pertumbuhan ekonomi dari sektor pangan lokal bisa tumbuh berkembang di lapisan masyarakat bawah Kuningan dimana sumbangan kemiskinan kita banyak terlahir dari kaum petani," bunyi salah satu poin pertanyaan kritis Fraksi PDI Perjuangan.
Baca: Ganjar Pranowo Hadiri Seminar Praktek Ideologi Pancasila
Lebih lanjut, pihaknya juga mengkritisi visi "Kuningan Melesat" dalam RPJMD. Meskipun mengapresiasi semangat akselerasi pembangunan, fraksi ini mengingatkan bahwa "Melesat" tidak boleh hanya menjadi sekadar "slogan penggugah yang lemah" tanpa keseriusan dalam implementasinya. Mereka menekankan bahwa RPJMD haruslah sebuah "political will" dan "kebijakan kerakyatan" yang mewujud dalam program-program strategis, bukan sekadar tumpukan kertas.
"Di sini RPJMD titik temu rasa politik dengan rencana laku politik kita sebagai ahli qoryah polisi Kuningan, yang dapat kita pertanggung jawabkan secara etik dan praksis kepada seluruh penduduk Kuningan," tegas Rana, menuntut akuntabilitas dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah daerah dalam setiap kebijakan yang digulirkan.
Pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan oleh PDI Perjuangan, seperti strategi pengendalian industri yang selaras dengan RTRW provinsi, akses data RLS untuk akurasi data pendidikan, hingga rencana pembangunan 100 alun-alun, menunjukkan bahwa fraksi ini tidak hanya berfokus pada kritik, tetapi juga mendesak transparansi dan perencanaan yang matang demi pembangunan Kuningan yang benar-benar pro-rakyat.
Kritik tajam PDI Perjuangan ini menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk tidak hanya berpegang pada retorika pembangunan, tetapi juga mampu menjawab tantangan riil di lapangan, terutama dalam menjamin kemandirian ekonomi masyarakat kecil di tengah gejolak kebijakan dan persaingan pasar yang semakin ketat.
