Jakarta, Gesuri.id - Kader PDI Perjuangan yang juga Direktur Melankolis Institute Dzulkifli Kalla Halang mencermati Progres Kebijakan Nasional dari lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi APBN dan APBD sampai pada Inpres Nomor 9 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.
"Memang banyak menuai pro dan kontra. Keputusan yang diambil ini berimplikasi terhadap suatu problem transaksi daya beli masyarakat yang minim dan didorong dengan tindakan saving masyarakat atas kebijakan yang lahir hari ini," ujarnya, Rabu (18/6).
Ia mencontohkan seperti komentar Bendahara Negara Republik Indonesia pada Konfres APBN pada 17 Juni 2025, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatatkan defisit senilai Rp 21 triliun atau setara 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Jika diperinci, lanjutnya, pendapatan negara disumbang oleh penerimaan perpajakan yang hanya Rp806,2 triliun atau 32,4 persen dari target APBN 2025 senilai Rp2.490,9 triliun.
Kemudian, Ia mencatat Menkeu Sri Mulyani pernah mengatakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hanya terkumpul 36,7 persen dari target senilai Rp 513,6 triliun, tepatnya Rp 188,7 triliun.
Menurutnya, kerangka berpikir menteri keuangan dengan keseimbangan primer dari overall balance, keseimbangan keseluruhan APBN posisi 31 Mei 2025 mengalami defisit Rp 21 triliun.
"Kalau bulan lalu surplus Rp4,3 triliun, artinya ada sesuatu yang diluar daya pikir Menteri Keuangan tersebut," ujarnya.
Dzulkifli Kalla Halang mencermati lemahnya Landasan Sosiologis dalam kebijakan pemerintahan hari ini, sehingga masyarakat mendapatkan dampak secara langsung.
Ia mencontohkan bahaya ancaman di tingkat Middle Income Trap menjadi Pekerjaan Rumah terbesar, mengingat pemerintahan yang super body dan lembaga yang super body serta SDM yang tertumpuk pada kebijakan yang sama menjadi suatu problem mendasar dengan berbagai rangkap jabatan dan lain-lain.
"Berangkat dari Fenomena Ekonomi akhir-akhir ini maka Pemerintahan sudah seharusnya melakukan kebijakan yang berlandaskan pada kebutuhan masyarakat pada hari ini, dengan tidak membirokratisasi semua kebijakan yang menjadi benteng dari keperpihakan ekonomi pada masyarakat kecil menengah kebawah," pungkas Dzulkifli Kalla.
