Pandeglang, Gesuri.id - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, Banten, baru-baru ini.
Korlap aksi Maulana Yusuf Amrullah mengatakan dalam orasinya bahwa aksi tersebut merupakan upaya untuk memperingatkan Kepala Kemenag Pandeglang untuk tidak bermain-main dengan anggaran negara.
"Dari hasil temuan dan kajian kami, kami menemukan adanya indikasi praktik korupsi yang melibatkan Kepala Kemenag Pandeglang! Selain itu, kami juga menilai bahwa proyek rehabilitasi gedung Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang senilai Rp2,1 Miliar lebih, itu patut diduga hanya pemborosan saja," tegas Maulana Yusuf.
Baca: Kader PD Terlibat Korupsi, Dewi: Dipelihara dan Jadi Jubir!
Yusuf melanjutkan, dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut, ada indikasi permainan lelang yang sengaja di menangkan oleh CV Deshira Karya Utama dengan setoran proyek kepada pejabat di Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.
GMNI pun menilai, potret Kabupaten Pandeglang yang dikenal dengan sebutan "sejuta santri seribu ulama" ternodai dengan adanya indikasi praktik praktik kotor itu.
"Kami akan tetap konsisten mengawal temuan ini sebagai upaya untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas di tubuh Kemenag," tegas Yusuf.
Aksi tersebut sempat di warnai dengan pelemparan tomat busuk oleh demonstran, sebagai bentuk kekecewaan terhadap indikasi perilaku pejabat yang melakukan praktik Korupsi dengan memanfaatkan institusi suci demi kepentingan pribadi dan golongannya.
Selain itu, para demonstran melakukan aksi di depan Kejari sebagai upaya mendorong Kejari Pandeglang untuk proaktif dalam merespon dugaan keterlibatan Kepala Kemenag dalam kasus ini.
Baca: Korupsi di DKI, Dewi Tanjung: Novel Baswedan Lindungi Anies
"Pesan kami terhadap Kejari, agar dapat mengungkap segala bentuk kejahatan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang," ujar Yusuf.
Ketua GMNI Pandeglang, Tb. M.Afandi mengatakan, adanya dugaan kongkalikong rehabilitasi di Kemenag Pandeglang itu harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
“Kami juga mendesak agar KPK segera turun ke Pandeglang, untuk menyelidiki dan mengusut dugaan korupsi ditubuh Kemenag Pandeglang. Begitu juga Kejaksaan Negeri dan Polres Pandeglang, jangan tutup mata,” tandasnya.
