Medan, Gesuri.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menyoroti adanya ketimpangan data terkait anggaran penanggulangan bencana dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan pemangku kepentingan terkait, Harris mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana di wilayah Sumatera.
Berdasarkan data yang dihimpun Komisi XI, total kebutuhan rehabilitasi pascabencana di tiga provinsi—Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat—mencapai angka fantastis, yakni Rp51 triliun.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Harris mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara pernyataan lisan Menteri Keuangan dengan fakta di lapangan. Menurutnya, pemerintah pusat berulang kali mengeklaim telah menyiapkan dana cadangan yang cukup besar.
"Pak Menteri Keuangan berkali-kali mengatakan sudah siap dana Rp60 triliun. Namun, data yang kami dapatkan dari Kementerian Keuangan justru menunjukkan dana siap pakai (DSP) hanya sebesar Rp4 triliun," ujar Harris.
Lebih lanjut, Harris memaparkan temuan yang lebih mengejutkan: dari total dana tersebut, realisasi yang terserap baru menyentuh angka Rp500 miliar. Hal ini memicu pertanyaan besar dari pihak legislatif mengenai alokasi dan distribusi anggaran tersebut.
Komisi XI mendesak pemerintah untuk memberikan kejelasan mengenai "hilangnya" selisih anggaran tersebut. Harris menekankan bahwa sinkronisasi data sangat krusial agar daerah tidak merasa dibiarkan berjuang sendirian menghadapi dampak bencana.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis yang Berani
"Kami ingin memastikan mana yang benar. Jika memang Rp60 triliun itu sudah siap, di mana dana itu dialokasikan? Jangan sampai daerah harus menanggung sendiri derita akibat bencana yang tidak kita harapkan ini," tegasnya.
Selain masalah birokrasi anggaran, Harris juga memberikan peringatan keras terhadap potensi penyalahgunaan dana bencana. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal aliran dana agar tepat sasaran kepada rakyat yang membutuhkan.
"Jangan sampai ada tangan-tangan yang tega berbuat nista di tengah bencana. Mari kita sama-sama tunjukkan bahwa negara hadir di setiap bencana yang dialami oleh rakyatnya," pungkas Harris.
