Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menanggapi maraknya upaya peretasan terhadap situs resmi DPR RI.
Ia menilai lemahnya sistem pertahanan siber di berbagai institusi disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kekurangan alat pendukung dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai.
"Iya. Jadi lemah dalam dua hal. Satu, alat. Kemudian yang kedua itu adalah SDM, sumber daya manusia. Sebetulnya kalau ditutup dengan macam-macam kode dan sebagainya, ya susah diretas lah," kata TB, Jumat (18/7/2025).
Ia menambahkan bahwa kesederhanaan sistem keamanan digital yang digunakan di sejumlah institusi memudahkan para peretas untuk menembus sistem tersebut. Karena itu, ia mendorong agar para operator dan staf IT diberikan pelatihan mendalam.
"Iya kan? Tapi kalau dengan cara-cara sederhana saja, ya mudah lah dikejar, diinfiltrasi. Paling tidak minta diberikan penataran skill untuk para operatornya, SDM-nya," ucapnya.
Menurut TB, bukan hanya DPR yang menjadi target serangan siber. Ia menyebut beberapa lembaga negara lainnya juga pernah mengalami hal serupa.
"Begini, yang menjadi target diretas itu bukan hanya DPR. Bahkan lembaga-lembaga lain pun pernah terjadi diretas. Kementerian diretas, kemudian juga BSSN pun pernah diretas. Jadi sekarang menjadi tugas dari kepala pemerintahan dan lembaga, menteri dan kepala lembaga untuk memberikan proteksi kepada masing-masing sarana dan para sarana IT-nya," ujarnya.
Ia pun menyarankan agar seluruh institusi negara menjalin koordinasi yang lebih erat dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memperkuat sistem keamanan siber secara menyeluruh.
"Dan kalau ini koordinasi dengan BSSN untuk diberikan bantuan apakah itu kemampuan teknis atau mungkin perlengkapan, peralatan," jelasnya.
Pernyataan TB Hasanuddin ini menanggapi penjelasan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, yang sebelumnya mengungkapkan bahwa situs DPR telah menjadi target ribuan upaya peretasan hingga sering kali harus dimatikan sementara.
"Jadi sering sekali, sangat sering, ratusan kali, bahkan ribuan kali, website DPR itu selalu ada upaya penyerangan-penyerangan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, ketika serangan siber meningkat hingga ke level kritis, pihaknya terpaksa menonaktifkan situs DPR guna mencegah kerusakan lebih parah.
"Itu di-hack banyak sekali. Pada saat di-hack itu, kalau yang sudah banyak pada tingkat tinggi grafiknya, pilihan kami harus dimatikan. Kalau tidak dimatikan, kalau serangan itu berhasil masuk ke dalam itu, itu akan semua merusak semua sistem yang ada kami ini," pungkasnya.
