Karawang, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Iis Turniasih melaksanakan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesantren di Fave Hotel, Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Kamis (13/4).
Baca: Solidaritas Pemain Sepakbola Palestina Untuk Indonesia
Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPC , Natala Sumedha , SE., A.K., Para Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang , KSB PAC , tokoh masyarakat serta turut hadir Insan Prayoga, S.IP., MM., M.Com, sebagai narasumber dari kalangan akademisi.
Menurut Iis, keberadaan Perda ini diciptakan dalam upaya membentuk kemandirian pesantren. Seperti diketahui provinsi Jawa Barat memiliki banyak pondok pesantren.
“Perda ini dibuat dalam rangka membentuk kemandirian pesantren sehingga bisa mandiri dan berkembang lebih baik lagi tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah. Hal ini adalah upaya dari anggota DPRD Jabar bersama pemerintah provinsi Jawa Barat,” ungkap Iis Turniasih.
Menurut Iis, peran serta pesantren dalam pembangunan sangat penting. Melalui perda ini, dukungan pemerintah terhadap hak-hak pesantren akan dilindungi seperti dalam hal pendanaan.
Kemudian kesejahteraan penghuni pesantren diperhatikan baik ustaz dan staf pengajar maupun para santri melalui program ekonomi.
“Jadi dalam perda pesantren ini, pemerintah telah memperhatikan hak-hak pesantren seperti pendanaan. Begitu juga dengan kesejahteraan para penghuni pesantren juga diperhatikan secara maksimal,” ujar Politisi PDI Perjuangan asal Dapil X Jabar Kabupaten Purwakarta dan Karawang ini.
Baca: Said Ingatkan Soal Koalisi Besar, Puan Maharani yang Pertama Kali Safari Politik
Ia berharap, melalui program-program pemberdayaan pesantren tersebut, kemandirian pesantren bisa lebih cepat terealisasikan.
“Harapannya, tentu kemandirian pesantren bisa lebih cepat terealisasikan, pemerintah telah memberikan dukungan, tinggal bagaimana manajerial pesantren bisa lebih tertata kembali. Ketika membutuhkan sarana dan prasaran ataupun anggaran, maka sistem dan mekanismenya bantuan harus ditempuh oleh pengelola pesantren tersebut,” pungkasnya.
