Jakarta, Gesuri.id - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Pihak Istana tidak mempermasalahkan aksi pamer spanduk Kalimantan Timur (Kaltim) ibu kota RI.
"Normal saja, biasa. Ketika presiden sebutkan pemindahan itu, beliau sampaikan permohonan izin kepada masyarakat di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pidato MPR kemarin, kemudian wilayah-wilayah yang akan jadi perkiraan ibu kota apakah Kalteng, apakah Kaltim, normal-normal saja," ucap Ngabalin dilansir dari detik.com, Minggu (18/8) malam.
Baca: Ibu Kota Baru Representasi Kemajuan Bangsa
Tindakan membentangkan spanduk di Balikpapan disebut Ngabalin merupakan bentuk apresiasi dari masyarakat. Ngabalin tidak melihat ada yang salah.
"Kalau daerah Kalimantan kemudian bentangkan spanduk, biasa saja. Apresiasi masing-masing daerah ingin menjadikan tempat sebagai ibu kota negara itu bentuk nasionalisme agar daerahnya menjadi ibu kota negara," ucap Ngabalin
Menurut Ngabalin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan lokasi ibu kota baru. Ngabalin yakin pengumuman itu tidak akan lama lagi.
"Insyaallah, kalau Presiden Jokowi punya sikap mengambil keputusan tidak lambat, cekap dan segara lakukan sesuatu, yang juga menjadi jawaban kepada publik sehingga kita butuh waktu sedikit sabar, insyaallah beliau akan bisa umumkan," kata Ngabalin.
"Kalau lebih cepat, moga-moga tahun ini diumumkan," ujar Ngabalin.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut viral spanduk Kalimantan Timur menjadi ibu kota Indonesia sebagai aspirasi masyarakat. Tapi keputusan tetap ada di tangan Presiden Joko Widodo.
"Saya kita sebagai aspirasi boleh saja. Tapi sebatas aspirasi, putusan kan ada ukuran di Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kan ada beberapa kriteria yang disampaikan," ucap Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, saat dihubungi detikcom, Minggu (18/8) malam.
Meski bisa mengutarakan aspirasi dan keinginan, masyarakat tidak bisa mempengaruhi penilaian dari pemerintah pusat. Akhirnya, pemerintah pusatlah yang akan menentukan daerah mana yang menggantikan Jakarta.
"Kalau sekedar aspirasi monggo saja, tapi tidak ada pengaruhnya terhadap penentuan yang dilakukan oleh pemerintah, (Pemerintah) menentukan dengan ukuran objektif, rasional, berdasarkan kajian Bappenas," sebut Bahtiar.
Bahtiar menyebut respons baik datang dari beberapa kalangan soal lokasi ibu kota negara. Hal itu menunjukkan kebijakan didukung oleh masyarakat di Kalimantan.
"Jadi yang seperti itu tidak pengaruhnya, tapi sebagai bentuk sukaria dia menjadi ibu kota dari sisi kemasyarakatan bagus. Artinya, masyarakat welcome daerahnya menjadi ibu kota. Daripada sebaliknya, menolak. Artinya, sudah ada positif ada yang seperti itu," ujar Bahtiar.
Sebelumnya, spanduk bertuliskan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena Kalimantan Timur (Kaltim) ditunjuk sebagai Ibu Kota RI ramai di media sosial. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi telah memberi klarifikasi lewat Instagram resminya, @rz_effendi58. Dia mengatakan spanduk itu dipersiapkan apabila Presiden Jokowi mengumumkan Kaltim menjadi ibu kota baru saat pidato kenegaraan pada Jumat (16/8).
Baca: Palangkaraya Cocok Jadi Ibu Kota, Ada Nilai Historis
Rizal mengakui, hingga saat ini belum ada pengumuman Kalimantan Timur sebagai ibu kota Indonesia yang baru. Rizal dan jajarannya tetap berfoto dengan spanduk itu karena senator DPD, Muhammad Idris, mendoakan ibu kota pindah ke Kalimantan Timur saat memimpin doa di sidang bersama DPD-DPR pada Jumat (16/8).
"Memang sampai saat ini belum diumumkan Kaltim sebagai daerah terpilih. Karena semangat, juga untuk mendukung doa yang tadi dibacakan Kiai H Muhammad Idris, yang mana salah satunya berharap menetapkan Kaltim sebagai Ibu kota, kami melakukan foto bersama," ungkapnya.
