Jakarta, Gesuri.id - Sesaat lagi negara ini akan memasuki pemerintahan yang baru. Presiden dan wakil presiden baru yang akan memerintah selama 5 tahun ke depan telah terpilih. Joko Widodo kembali dipercaya rakyat Indonesia untuk memimpin dan membawa Indonesia lebih maju lagi, tentunya bersama wapres terpilih KH Ma'ruf Amin.
Tak tanggung-tanggung, bertepatan dengan periode keduanya, Jokowi kembali menyiapkan proyek tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta.
Baca: Pantas Minta Pemprov DKI Jakarta Tindak Lanjuti Temuan ITB
Belum lama ini sudah ada penandatanganan MoU dengan sejumlah pihak negara lain untuk memuluskan proyek masa depan anti banjir di Jakarta. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia sepakat dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Para pihak sudah deal untuk melanjutkan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II.
Kesepakatan itu diteken di Seoul, Korea Selatan, Kamis (27/6) lalu, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono hadir langsung dalam proses penandatanganan.
Staf Khusus Menteri PUPR Bidang SDA, Firdaus Ali, menjelaskan bahwa kerja sama yang diteken merupakan lanjutan dari NCICD Tahap I.
"Jadi yang kita tanda tangani kemarin itu adalah fase 2 [Tahap II]," ujar Firdaus Ali dilansir dari CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (2/7).
NCICD merupakan bentuk environment remediation yang bertujuan melindungi Jakarta untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang dari krisis air baku dan risiko banjir akibat fenomena penurunan air tanah.
Di Tahap I, proyek ini meliputi pembangunan tanggul di sisi pantai dan sungai sepanjang total 20,1 Km untuk melindungi area kritis. Pembangunan tanggul fase darurat, sepanjang 4,5 Km dilakukan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut.
"Dari tahun 2014 ke tahun 2018 itu adalah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai, dalam rangka mengamankan daerah daerah yang kritis," tandasnya.
Baca: Sindir Jokowi, Rocky Gerung Tak Paham Filosofi Jawa
"Jadi fase A membangun tanggul laut sepanjang 20,1 km. Itu hanya untuk melindungi area-area yang kritis, seperti di Muara Baru, Penjaringan," lanjutnya.
Selanjutnya, proyek dilanjutkan dengan pembangunan tanggul laut. Dengan penandatanganan MoU terbaru, saat ini pemerintah sedang menyempurnakan desain dan pembahasan segala aspek terkait.
"Memang kita mau bangun tanggul. Kan yang sekarang sudah terbangun baru tanggul pantai. Kalau ini kan tanggul laut, lepas pantai," urainya.
