Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menyoroti pola pembangunan di Papua yang dinilai masih sering terjebak pada proyek-proyek seremonial tanpa hasil nyata untuk masyarakat.
Dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan se-Tanah Papua di Mimika, Senin (11/5/2026), Komarudin menegaskan agar pemerintah berhenti membuang anggaran untuk proyek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dan beralih fokus pada penguatan layanan dasar.
“Kalau memang program itu menyentuh kepentingan khusus masyarakat Papua, kenapa tidak diperkuat dari yang sudah ada, daripada membuat proyek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat,” katanya, dikutip Rabu (13/5/2026).
Pada pertemuan yang membahas implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua ini, Komarudin Watubun menegaskan masih terdapat kesenjangan layanan dasar di Tanah Papua, terutama akses pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman.
Ia mengatakan tiga sektor utama yang harus menjadi prioritas pembangunan Papua, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Menurut Komarudin, tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah pedalaman perlu dijawab dengan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk mendorong pola sekolah sepanjang hari untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.
Pola tersebut dinilai mampu mengoptimalkan waktu belajar, pembinaan karakter, peningkatan kemampuan literasi membaca serta keterampilan berhitung siswa.
Program makan bergizi di sekolah juga dinilai penting untuk mendukung kesehatan fisik peserta didik di Papua.
Ia mengharapkan semua pemerintah daerah di tanah Papua selalu melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan agar mereka merasakan manfaatnya.
“Kalau tidak dilibatkan, program hanya berjalan bertahun-tahun tanpa hasil nyata,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Komarudin turut menyinggung dinamika pelaksanaan Otsus Papua yang dinilai masih menghadapi persoalan sentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat.
Ia menyebut aspirasi daerah sering kali belum sepenuhnya didengar dalam penyusunan program pembangunan.
“Oleh karena itu pertemuan seperti ini penting agar pusat dan daerah bisa saling mendengar,” katanya.
Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa Papua telah berkontribusi besar bagi ekonomi nasional melalui kekayaan alamnya, sehingga sudah sepatutnya pusat membalasnya dengan pembangunan SDM yang nyata.
