Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meluapkan kemarahannya terhadap Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, yang tidak hadir dalam rapat pembahasan penanganan bencana di Sumatra Utara.
Ia menilai ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk tidak menghargai kedatangan dirinya bersama rombongan Komisi V DPR.
"Bapak bayangkan kita full team loh ke sini. Sampaikan sama Wali Kota. Seluruh direktorat jenderal saya bawa ke sini. Ini jenderal bintang tiga saya bawa ke sini, Kepala BMKG semua di sini," kata Lasarus dalam video yang diunggah akun Instagram @medantau.id, Jumat (12/12/2025).
Lasarus kemudian menegaskan kembali kekecewaannya karena Wali Kota Sibolga justru tidak hadir di forum penting tersebut.
"Wali Kota-nya (malah) nggak datang," imbuhnya.
Sebagai pengganti, Wali Kota Sibolga mengutus Sekretaris Daerah untuk hadir dalam rapat tersebut. Sementara itu, pihak Pemkot menyebut Akhmad saat itu berada di lapangan bersama masyarakat korban bencana.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii.
Lasarus selama ini dikenal vokal mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dalam penanganan bencana, termasuk mengalihkan anggaran yang belum terserap untuk mendukung para korban.
"Makanya saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI (Bank Indonesia). Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini," ujar Lasarus, Selasa, 9 Desember 2025.
Ia menekankan bahwa anggaran yang belum terpakai, termasuk dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), bisa dialokasikan untuk kebutuhan darurat di wilayah bencana.
"Misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar, misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana," jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah pusat membantu daerah-daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mengingat keterbatasan fiskal daerah.
"Kita ketahui, DAK dan DAU di pemerintah daerah dari provinsi maupun kabupaten-kota pada tahun kemarin dan tahun depan mengalami pengurangan," ujar Lasarus saat rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 8 Desember 2025.
Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penanganan bencana.
"Oleh karenanya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini, mau tidak mau harus ada inisiatif yang kuat dari pemerintah pusat supaya bencana ini segera kita bisa tangani," pungkasnya.
