TANGGAL 6 Agustus 1945 adalah hari ketika pendulum sejarah dunia berayun dengan sangat keras. Pada pukul 08.15 pagi waktu Jepang, pesawat pengebom B-29 milik Amerika Serikat, Enola Gay, menjatuhkan bom atom bernama "Little Boy" di atas kota Hiroshima. Dalam sekejap, puluhan ribu nyawa menguap, dan mitos ketangguhan militer kekaisaran Jepang hancur lebur di bawah bayang-bayang awan jamur raksasa.
Ribuan kilometer dari Hiroshima, di Jakarta, langit tampak biasa saja. Mesin sensor dan propaganda tentara pendudukan Jepang (Gunseikanbu) bekerja keras menutup rapat-rapat informasi kehancuran tersebut dari telinga rakyat Indonesia. Namun, sebuah riak kepanikan yang luar biasa tengah menjalar di tingkat elitis militer Jepang, yang secara langsung menyeret Bung Karno ke dalam pusaran catur geopolitik Asia Timur Raya.
Kepanikan Jenderal Terauchi dan Skenario Darurat
Berita kehancuran Hiroshima dengan cepat mencapai Markas Besar Tentara Wilayah Selatan (Southern Expeditionary Army Group) di Dalat, Vietnam. Marsekal Hisaichi Terauchi, Panglima Tertinggi militer Jepang untuk seluruh wilayah Asia Tenggara (Saiko Shikikan), menyadari bahwa napas kekaisarannya tinggal menghitung hari.
Jepang berada dalam posisi sangat terjepit. Sekutu dipastikan akan segera masuk ke wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Jika rakyat Indonesia mengetahui bahwa Jepang sudah lumpuh, ancaman pemberontakan bersenjata berskala nasional akan meledak. Satu-satunya cara untuk mengendalikan situasi adalah dengan segera "memberikan" janji kemerdekaan kepada para pemimpin Indonesia, agar mereka tetap kooperatif dan dapat menjaga ketertiban hingga Sekutu tiba.
Maka, turunlah perintah darurat dari Dalat pada hari-hari yang menegangkan itu. Terauchi mengeluarkan instruksi mendadak, Panggil Soekarno, Mohammad Hatta, dan dr. Radjiman Wedyodiningrat menghadap ke Vietnam sekarang juga.
Intuisi Politik Bung Karno, Membaca Gelagat Kekalahan
Bagi Bung Karno, panggilan mendadak dari Panglima Tertinggi se-Asia Tenggara bukanlah undangan minum teh biasa. Sukarno adalah seorang ahli strategi yang dibesarkan dalam kerasnya pergerakan. Ia memiliki intuisi politik yang tajam.
Dalam situasi normal, urusan persiapan kemerdekaan cukup dibahas di tingkat Gunseikanbu di Jakarta atau paling tinggi dengan Letnan Jenderal di tingkat regional Jawa. Pemanggilan langsung ke Dalat oleh seorang Marsekal bintang lima menunjukkan satu hal yang pasti Jepang sedang dalam keadaan panik yang luar biasa.
Bung Karno merespons panggilan ini dengan penuh kalkulasi. Sehari sebelumnya (5 Agustus), Sukarno baru saja mengunci formasi keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Menjelang kepergiannya yang mendadak, ia harus memastikan bahwa mesin PPKI ini sudah siap bekerja. Jika terjadi apa-apa pada dirinya dan Hatta di Vietnam (mengingat penerbangan melintasi wilayah konflik sangat berbahaya), embrio negara ini tidak boleh ikut mati.
Sukarno tahu kemerdekaan tidak akan diberikan secara cuma-cuma, dan ia pun tidak berniat menerimanya sebagai hadiah. Namun, ia menjadikan panggilan dari Terauchi ini sebagai legitimasi formal. Ia memerlukan "stempel" dari Terauchi agar tentara Jepang di Indonesia yang berjumlah ratusan ribu tidak menghalangi langkah-langkah PPKI kelak.
Kepergian ke Dalat memberikan Sukarno kesempatan emas untuk melihat langsung kondisi moral dan logistik pimpinan tertinggi Jepang di luar negeri. Ini akan menjadi data intelijen yang sangat berharga untuk menentukan kapan Proklamasi harus ditarik dari tangan Jepang dan dilakukan secara mandiri.
Pertemuan kelak di Dalat, Vietnam. Pemanggilan mendadak pasca-Hiroshima ini memaksa tiga tokoh bangsa terbang ke wilayah operasi militer di tengah ancaman udara Sekutu.
Momentum yang Berpindah Tangan
Tanggal 6 Agustus 1945 menggarisbawahi realitas yang aneh dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Sebuah bom yang jatuh di negara lain menjadi pemicu percepatan sejarah di tanah air.
Bung Karno tidak terjebak dalam ilusi bahwa Jepang akan menepati janjinya karena kebaikan hati. Ia menggunakan kepanikan Saiko Shikikan pada hari itu sebagai jembatan penyeberangan. Keputusan Sukarno untuk memenuhi panggilan tersebut—yang puncaknya direalisasikan dengan penerbangan rahasia pada 9 Agustus 1945 (tepat saat Nagasaki dibom)—merupakan langkah taktis tingkat tinggi.
Pada hari di mana Hiroshima hancur menjadi abu, Sukarno justru melihat celah fajar menyingsing untuk Indonesia. Ia bersiap mengemas koper, tidak sebagai anak jajahan yang dipanggil tuannya, melainkan sebagai calon presiden sebuah negara baru yang datang untuk mengambil hak rakyatnya.
